Riauaktual.com - Pekan depan sistem bantuan E-Warong akan diluncurkan pada pekan depan di 45 kota di Indonesia. Sistem tersebut merupakan bagian dari bantuan sosial dan subsidi pemerintah bagi masyarakat kurang mampu.

"Jadi, pekan depan di 45 kota sudah selesai kita luncurkan e-warong sebagai bagian dari proses penyampaikan bansos dan subsidi bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai peluncuran e-warong di Kota Tangerang yang dilansir dari Infopublik, seperti dikutip dari merdeka.com, kemarin.

Ia menambahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kota Tangerang sudah diterima warga penerima. Kartu tersebut memiliki banyak fungsi, selain untuk bantuan sosial, juga bisa disinergikan dengan subsidi dari pemerintah daerah (pemda). "Penerima PKH sudah terima KKS yang multifungsi, selain untuk bansos juga bisa disinergikan dengan subsidi lpg 3 kg, pupuk, serta listrik,” ucapnya.

Penerima PKH dan beras sejahtera (rastra) bisa  bertransaksi di electronic warung gotong royong (e-warong) dengan badan hukum Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS). “Tidak hanya melayani transaksi dari para penerima bansos PKH dan rastra. Di e-warong juga sekaligus menjadi agen bank dari Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara),” kata Khofifah.

Terkait harga di e-warong nantinya akan menggunakan sistem Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk HET beras medium Rp8.000, tapi harga nasional Rp7.900 dan untuk gula Rp12.500. "Jadi, Insya Allah lebih murah,” ucapnya.

Tentu jaminan harga lebih murah bukan klaim. Sebab, bisa dicek, dibuktikan dan dibandingkan dengan harga di warung-warung yang berada di sebelah. “Intinya, kalau belum bisa menambah pendapatan mayarakat kurang mampu maka melakukan pengurangan terhadap pengeluaran mereka menjadi begitu penting,” terangnya.

Sedangkan, untuk PKH yang dikenal sebagai Conditonal Cash Transfer (CCT). Syarat kondisional, seperti keluarga tidak mampu memiliki anak usia sekolah SD, SMP, SMA atau si ibu sedang hamil ataupun mempunyai balita.

“Intervensi bagi keluarga tersebut, yaitu terima PKH Rp1 juta, anak SMA Rp1 juta, SMP Rp750 ribu, serta SD Rp450 ribu, perlu dicatat semuanya bisa dicarikan empat kali dalam setahun,” ujar Mensos.

Untuk rastra setiap bulan akan di-topup Rp110 ribu dan hanya bisa ditransaksikan di e-warong. Pasalnya, di e-warong sudah digunakan sistem aplikasi yang bisa yang dimonitor secara real time oleh semua pihak terkait.

“Pak wali kota bisa memonitor di kantor, cukup dengan menyediakan dashboard di smartphone dan juga bisa unduh. Hai ini sebagai bagian dari upaya monitoring dan transparansi bansos PKH,” katanya.

Keunggulan lain KKS, yaitu kartu bisa disinergikan dengan subsidi pemda. Ketika pemda memasukan subsidi dalam kartu maka akan muncul e-wallet dari jenis bantuan tersebut, misalnya lpg 3 kg, pupuk maupun listrik.

“Melalui sinergitas seperti ini, pemda bisa memasukan subsidi dan tidak perlu lagi menerbitkan kartu. Artinya, ada penghematan APBN dan APBD karena semuanya ditanggung oleh CSR dari Himbara,” terangnya. Tahun ini, secara nasional PKH menyasar 6 juta penerima manfaat dan 3 juta di antaranya bakal menerima secara non tunai. Sedangkan, untuk rastra akan diterima oleh 1,4 juta penerima.

“Khusus di Kota Tangerang, Banten, untuk tahun ini tercatat ada 19 ribu lebih warga penerima bansos PKH dan 52 ribu lebih menerima rastra,” kata Khofifah.