EKONOMI (RA) - Pengusaha logistik mengkritisi regulasi pemerintah sebagai salah satu faktor yang memacu tingginya harga logistik di Indonesia.  

"Biaya tinggi logistik juga ada diregulasi. Ini bisa dibicarakan bersama untuk mencari mana saja yang bisa dipangkas. Kita sama-sama menginginkan biaya logistik murah sehingga berdampak pada harga jual kepada masyarakat selaku konsumen," kata Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA), Yukki Nugrahawan Hanafi, kemarin.

Namun, Ia mengakui regulasi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingginya harga distribusi logistik dan harga jual logistik, tetapi Ia mendesak pemerintah untuk terbuka alan evaluasi regulasi yang membebani pengusaha.

Selanjutnya, Yukki mengatakan, faktor infrastruktur yang masih lebar gap-nya, kebijakan fiskal  dan moneter terkait suku bunga bank, seperti bea masuk, juga berpengaruh. Tidak kalah penting adalah sumber daya manusia di sektor logistik yang juga dapat mempengaruhi biaya dan bisnis di sektor ini.

"Rasionalisasi anggaran juga pasti akan berpengaruh. Transfer dana ke daerah juga bisa tertunda tahun depan sehingga tentu berdampak pada kegiatan pembangunan di daerah," katanya.

Peringkat Indonesia dalam Indeks Kinerja Logistik atau LPI mengalami penurunan 10 peringkat tahun 2015, dibandingkan pada tahun 2014 ditengah klaim pemerintah yang berhasil menurunkan dwelling time dari lima hingga enam hari menjadi 3,5 hari dengan mempercepat dokumen izin dan penerapan penalti.

Dalam survei yang dilakukan oleh Bank Dunia tersebut, Indonesia berada di peringkat 63 dari 160 negara dan menurun dalam empat komponen yakni bea cukai, infrastruktur, kompetensi logistik dan aktualitas.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa penurunan peringkat tersebut bukan disebabkan oleh memburuknya kinerja Indonesia namun juga menaiknya peringkat negara lain seperti Tiongkok, India bahkan Tanzania dan Rwanda.