NASIONAL (RA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menanggapi protes keras Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) atas penunjukan dirinya sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo. Wiranto menganggap fenomena penolakan tersebut sebagai hal biasa.

"Itu biasa, setiap saya muncul selalu ada reaksi seperti itu (penolakan)," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, kemarin.

Panglima ABRI/TNI periode 1998-1999 itu dianggap bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat berdasarkan sejumlah laporan Komnas HAM.

Beberapa peristiwa tersebut antara lain Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi 1997/1998, serta peristiwa Biak Berdarah.

Menurut Kontras, catatan penting lain terkait Wiranto adalah ketika namanya disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat "Serious Crimes Unit".

Laporan itu menyatakan bahwa mantan ajudan Presiden Soeharto pada 1987-1991 ini gagal untuk mempertanggungjawabkan posisinya sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, serta saat itu ia juga dianggap gagal menghukum para pelaku.

Dokumen tersebut akhirnya menyulitkan Wiranto bergerak masuk ke dalam yurisdiksi internasional, salah satunya adalah Amerika Serikat (AS).

Penolakan terhadap Wiranto juga dikarenakan penunjukan dirinya sebagai Menko Polhukam menjadikannya merangkap jabatan karena ia juga merupakan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Padahal, ketika Presiden Joko Widodo terpilih pada Pemilihan Presiden 2014, ia mengatakan bahwa para pembantunya di Kabinet Kerja tidak diperkenankan mengemban dua jabatan.

"Itu nanti kita selesaikan," tegas Wiranto. (rimanews)