RIAU (RA)- Adanya perdagangan manusia (Traffic Viking) yakni perempuan yang diendus oleh aparat kepolisian di Kota Pekanbaru menimbulkan keprihatinan dari Anggota DPRD Riau Ade Hartati Rahmad MPd.

"Pekanbaru ini kan kota yang sedang tumbuh dan menjadi transit. Terkait dengan permasalahan perdagangan perempuan, dan juga persoalan kekerasan terhadap anak itu menumpuk di Pekanbaru dan ini membuat saya merasa prihatin," ungkap Ade.

Dijelaskan politisi PAN ini, untuk meminimalisir kejadian perdagangan perempuan ini, maka harus ada koordinasi lintas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru maupun Provinsi Riau, termasuk juga kabupaten/kota lainnya.

Sebab, kata Ade, untuk mengatasi persoalan ini tidak bisa dilimpahkan pada satu satker saja, atau Pemko saja, atau pada pihak kepolisian saja. Akan tetapi seluruh sektor, termasuk masyarakat juga yang mendapat ancamannya dan perlu waspada. Koordinasi satker juga harus ada.

"Terhadap kejadian yang sudah terjadi seperti yang digerebek di Maredan itu, kalau mau jujur ada banyak titiknya, ini harus diselidiki, baik yang ada di pusat keramaian maupun di pinggiran, ada eksploitasi itu," sebutnya.

Ditegaskan Ade, yang jelas untuk menyelesaikan persoalan yang ada jangan sepotong-sepotong atau berdasarkan kepentingan orang perorang. "Tapi harus tuntas, karena kejadian ini tidak hanya sekali ini sudah ada juga sebelumnya," papar Ade lagi.

Ade berharap, jika memang pemerintah dan aparat ingin menyelesaikan persoalan tersebut harus secara komprehensif dan jangan ada berdasarkan kepentingan Pekanbaru atau Riau saja. "Tapi semua, apalagi ini sudah meresahkan dan melanggar hak-hak perempuan," katanya lagi.

Ditambahkan Ade, pelaku traffic viking harus dihukum berat agar ada efek jeranya. "Karena sudah melemahkan hak-hak perempuan, sampai menjual perempuan untuk objek seksual laki-laki," pungkasnya.