Riauaktual.com - Analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, ikut menyoroti langkah yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Itu terkait langkah Nadiem yang meloloskan dua yayasan milik perusahaan besar, yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation.

Kedua yayasan itu, digelontor uang miliaran rupiah melalui Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Hal itu pula yang kuat diduga menjadi penyebab Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mundur dari POP Kemendikbud.

Ubedilah Badrun menilai, mundurnya dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu menambah sangkarut kekacauan kebijakan Kemendikbud di bawah Nadiem Makarim.

“Betapa tidak kacau, organisasi CSR perusahaan besar diberi bantuan puluhan miliar untuk meningkatkan kualitas guru-guru,” ujarnya sebagaimana dikutip dari RMOL.id, Minggu (26/7/2020).

Langkah Nadiem itu, sambungnya, jelas terbalik.

Pasalnya, sebagai perusahaan besar, keduanya semestinya yang membantu negara. Bukan sebaliknya.

“Mestinya CSR membantu negara benahi dunia pendidikan dengan biaya mandiri, bukan menggunakan uang negara,” tegasnya.

Sebaliknya, saat NU dan Muhammadiyah angkat kaki, Nadiem terkesan acuh.

“Organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah justru diabaikan dan dikerdilkan,” kritiknya.

Sementara, setelah NU dan Muhammadiyah mundur, giliran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang angkat kaki dari POP Kemendikbud.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menjelaskan, pihaknya awalnya menyambut baik program itu.

Pihaknya bersungguh-sungguh menyiapkan proposal untuk mengikuti serangkaian seleksi yang sangat ketat.

”Kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan berbagai dokumen dan track record dalam memajukan pendidikan,” katanya, Jumat (24/7).

Dalam perjalanannya, PGRI melihat ada berbagai permasalahan pada POP.

PGRI akhirnya mengadakan rapat untuk menyerap aspirasi seluruh anggota dan pengurus pada Kamis (23/7).

Dalam rapat diputuskan bahwa PGRI tidak akan bergabung dalam POP Kemendikbud. PGRI berharap POP tahun ini ditunda.

Unifah menjabarkan, ada sejumlah alasan yang mendasari keputusan tersebut.

Antara lain kriteria pemilihan dan penetapan peserta POP yang tidak jelas.

PGRI juga memandang perlu kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP.

Pihaknya tidak ingin ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi di kemudian hari. Apalagi, waktu pelaksanaan POP sangat singkat.

”Kami berpendapat bahwa program tersebut tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien,” tuturnya.