Riauaktual.com - Gubernur Riau Syamsuar menemui pemerintah pusat melalui Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Kamis (9/7) kemarin.

Pertemuan itu guna menyampaikan hal yang sangat mengkhawatirkan. Dimana tiga pulau terluar yang berada di wilayah Riau dan berbatasan langsung dengan Malaysia terancam abrasi.

Dia menjelaskan tiga pulau terluar itu yakni Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan Pulau Rangsang di Kepulauan Meranti. Menurut mantan Bupati Siak itu, tiga pulau itu mengalami abrasi yang cukup tinggi .

"Kondisi ini akan mengakibatkan dampak pada mundurnya garis pantai, mempengaruhi Sumber Daya Alam pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), mata pencaharian masyarakat, Infrastruktur jalan, rumah masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial terancam rusak," jelas Syamsuar pada rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V, Hj Nurhayati.

Bukan hanya berdampak pada mundurnya garis pantai, namun juga mengakibatkan pendangkalan pada alur sungai dan di laut sekitar dermaga atau pelabuhan yang kemudian menganggu aktivitas pelayaran dan rusaknya perlindungan pantai alami (Ekosistem Mangrove).

Lantaran pulau tersebut sebagian adalah lahan gambut, maka kemungkinan akan terbentuk garis pantai lagi sangat minim. Sehingga bergesernya garis pantai yang akan mempengaruhi geopolitik di Indonesia.

"Apabila kondisi ini tidak tertangani maka akan memungkinkan tiga pulau terluar di provinsi Riau yang menjadi bagian dari NKRI akan hancur dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Untuk itu kami membutuhkan dukungan pusat Komisi V DPR RI dalam penanganan abrasi di tiga pulau terluar ini," tuturnya.

Syamsuar menerangkan penyebab terjadinya abrasi ini karena kerusakan mangrove di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 16.090 hektar. Kemudian juga gelombang dan arus laut yang besar dari Selat Malaka.

Dalam rapat tersebut, rekomendasi penanganan abrasi yang disampaikan Gubernur Riau kepada Komisi V DPR RI yakni, pemulihan kawasan melalui teknologi rehabilitasi, pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Lalu, pembangunan penanganan pantai pada pantai kritis sepanjang 139,85 km yang dilakukan secara bertahap tahun 2021-2024, serta pengembangan ekosisten pesisir dan mangrove. Selanjutnya yakni Restorasi lahan gambut pada daerah pesisir. (SAN)