Riauaktual.com -  Rapat kerja gabungan antara DPRD Kota Pekanbaru bersama tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru sempat berjalan alot, antar dewan saling adu argumentasi menegaskan bagaimana Pemerintah bisa menggesa penyaluran bantuan. 

Namu sayang, rapat yang berlangsung kurang lebih 5 jam tersebut tidak membuahkan hasil. 

Hal ini lantaran DPRD Kota Pekanbaru tidak mendapatkan data yang valid penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari tim Gugus Tugas yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan oleh RT dan RW. 

"Dari 132 ribu data penerima Bansos sampai saat ini masih terus berubah-ubah, kami minta data yang resmi," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal, saat ditemui seusai rapat, Sabtu (02/05/2020).

Nofrizal menegaskan bahwa jawaban dari tim Gugus Tugas tidak sesuai yang diharapkan karena tidak bisa memberikan jawaban secara terperinci. 

Bahkan ketika beberapa anggota DPRD Pekanbaru menanyakan berapa jumlah anggaran serta digunakan peruntukannya untuk apa, BPBD yang menjadi pintu utama tidak bisa menjawab dan merincikan anggaran tersebut. 

"Kami juga kecewa Wakil Walikota tidak bisa menjawab itu secara rinci juga," bebernya. 

Lebih jauh, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa rapat yang diadakan di ruang Paripurna tersebut tidak membuahkan hasil. 

"Rapat ini perlu digali lagi, dan hari selasa akan dilakukan rapat lagi. Kami meminta tim Gugus Tugas untuk menyiapkan laporan yang kongkrit tentang data penerima dan harga paket bantuan," tukasnya. 

Sementara Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi menegaskan, bahwa pelaksanaan PSBB yang ditetapkan Pemko Pekanbaru, sudah sesuai aturan. Bahkan untuk kelanjutan PSBB tahap dua, Pemko sudah menyiapkan skema penyalurannya.

"Dalam rapat kita bahas penyaluran, data warga yang terkena Covid Itu saja. Pada intinya secara keseluruhan sudah disampaikan," kata Ayat Cahyadi, Sabtu (2/5).

Ia juga menjelaskan, bahwa penyaluran tahap pertama kemarin, dari data 15.625 hasil klaster pihak Pemko, baru sekitar 3.000 paket yang disalurkan ke masyarakat. Selebihnya masih di posko. Hal ini karena banyaknya penolakan dari masyarakat.

Namun sisa paket tahap pertama tersebut tetap akan dibagikan, tapi datanya divalidasi oleh tim. Setelah divalidasi, maka penyaluran langsung dilaksanakan bersamaan penyaluran tahap kedua dalam waktu dekat ini.

"Kalau tahap pertama jumlahnya 15.625, maka bantuan tahap kedua sebanyak 30.000 paket. Maka ditotal bantuan ini sebanyak 45.625 paket. Jumlah ini lah yang akan kita bagi ke masyarakat," akunya.

Disinggung dengan status data dari RT dan RW sebanyak 132.000 tersebut? Ayat menegaskan, bahwa untuk penyaluran bantuan ini harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan (DTKS). Data ini merupakan tanggung jawab Walikota. Makanya ada juga surat edaran dari KPK tentang penyaluran ini.

"Contoh sekarang data 132.000, kalau ditambah dengan yang ada sekarang, kan banyak sekali. Harus masuk DTKS. Kita pemerintah tak mau salah. Kalau kita pakai data PKH, mudah. Karena PKH tiap bulan dapat bantuan," jelasnya.

Ditanya anggaran mana yang dipakai untuk pemberian bantuan ini, apakah Pemko akan menarik anggaran dari BUMD atau sejenisnya. Sebab ada perbedaan penggunaan anggaran Status Darurat dan PSBB?

Ditegaskan Ayat lagi, bahwa untuk anggaran yang digunakan sekarang menggunakan APBD Pekanbaru. Anggaran ini merupakan anggaran refocusing (perubahan alokasi anggaran) yang sudah dilaporkan ke Mendagri, tembusan Gubernur dan Walikota.

"Keinginan kita (anggaran status darurat dan PSBB) dipisah, tapi ada perubahan-perubahan dari pusat tentang penyaluran. Makanya berubah lagi dari awal, kita ingin cepat. Keinginann kita h-4 Ramadhan kemarin," katanya.

"Tanggal 7 April datanya. Kan di situ ada anggaran sarana dan prasarana kesehatan sekian miliar, untuk jaringan pengamanan sosial sekian miliar, untuk terdampak secara ekonomi seperti UMKM juga ada. Nah 3 anggaran itu, nilainya Rp 115 miliar. InsyaAllah ini sudah ada," pungkasnya. (DON)