Para dokter saat mendatangi Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Penangguhan Penahanan Tiga Dokter RSUD Pekanbaru Ditolak

Selasa,04 Desember 2018 - 21:17:02 WIB Di Baca : 329 Kali

Riauaktual.com - Upaya ratusan dokter yang tergabung dalam beberapa organisasi yang meminta Korps Adhyaksa Pekanbaru tidak menahan rekan mereka yang diduga terlibat perkara korupsi, ditolak oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.

 

Penolakan ini berdasarkan berkas perkara para tersangka dugaan korupsi alat kesehatan akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dipersidangkan.

Loading...

Dalam upaya meminta penangguhan penahanan tiga dokter tersebut yakni, dr Welli Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas, dan dr Masrial. Ratusan dokter tergabung dalam beberapa organisasi profresi sempat menggelar aksi solidaritas di Kantor Korps Adhyaksa Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman. Bahkan mereka melakukan penundaan pelayanan bagi pasien, sehingga berdampak pada pelayanan di sejumlah rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Tiga dokter yang ditahan berstatus Apartur Sipil Negera itu, termasuk dari lima tersangka dugaan rasuah pengadan Alkses di RS milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2012-2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp5 miliar.

Dalam kasus ini, dua tersangka lainnya, Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) Yuni Elvita dan Mukhlis selaku staf perusahaan tersebut juga sudah ditahan Senin (26/11/2018) lalu.

Penahanan dilakukan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Peneliti. Kemudian penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru melimpahkan barang bukti dan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tahap II.

Ahmad Fuady selaku Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, mengakui, tidak dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

''Alasan tidak diizinkan Kejati, makanya, kita tidak bisa mengabulkan permohoan itu penangguhan penahanan,'' ungkap Ahmad Fuady, Selasa (4/12/2018) ini.

Ia enggan menjelaskan secara rinci alasan penolakan tersebut. Namun, dalam waktu dekat ini pihaknya segera melimpahkan berkas para tersangka ke pengadilan untuk mempercepat proses penanganan perkara itu.

''Berkas para tersangka akan segera kita limpahkan ke pengadilan, supaya segera mendapatkan kepastian hukum,'' paparnya.

Untuk surat pelimpahan berkas, kata Fuady akan dikirimkan dalam pekan ini. Saat ini, pihaknya tengah merampungkan surat dakwaan para tersangka.

''Surat tinggal melakukan penyempurnaan. Karena surat dakwan sudah selesai,'' pungkas Fuady.

Diketahui, bahwa Kajari Pekanbaru Suripto Irianto menyebutkan, surat permohonan pengguhan penahanan bagi tiga dokter dari beberapa pihak sudah masuk. Surat itu dikirimkan dari Direktur RSUD AA Pekanbaru, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) Korwil Riau serta Persatuan Dokter Gigi Indoesia (PDGI).

''Surat permohonan penangguhan itu kita terima,'' ujar Suripto Irinto.

Jika permohonan tersebut nantinya ditolak, kata Suripto, pihaknya berkemungkinan memiliki peniliai subjektif dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri. Hal ini karena berkaca dari pengalaman sebelumnya, dimana Kejari Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap 14 buronan tindak pidana korupsi.

''Kita tahan, karena dikhawatiran mereka melarian diri. Karena kita punya pengalaman menangkap 14 buronan, bahkan di antaranya ada dokter. Dulu itu diberikan penanguhan penahanan, namun giliran dipersidangan terbukti, eksekusinya susah. Dan untuk menangkapnya lagi buang tenaga dan biaya. Kita memegang prinsip keadilan, sebab tersangka korupsi ditahan,'' imbuhnya.

Penahanan lima tersangka dugaan korupsi alkes di RSUD AA dilakukan, usai pihaknya menerima pelimpahan tahap II dari Polresta Pekanbaru setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap.

''Senin kemarin kita melakukan penahanan lima tersangka, setelah menerima tahap II dari Polresta,'' sebutnya.

Suripto menambahkan, pihaknya membantah anggapan bahwa melakukan diskriminasi terhadap ketiga dokter tersebut, melainkan adanya perbuatan tindak pidana korupsi sehingga negara rugi ratusan juta rupiah. Dijelaskannya, berdasarkan fakta penyidikan oleh penyidik Satreskrim Polresta Pekanbaru, RSUD AA menunjuk CV PMR selaku pihak penyedia dan penyuplai alat bedah Rp1,5 miliar dari program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Namun dalam pelaksanaannya, ketiga dokter tidak mengambil barang tersebut ke rekanan yang telah ditunjuk pihak rumah sakit, melainkan membeli alkes itu secara langsung ke distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya Agung

''Tiga dokter itu malah membeli alkes secara sendiri dan langsung ke distributor. Kemudian diserahkan ke RSUD guna dilakukan penagihan uang untuk pembayaran barang tersebut,'' paparnya.

Kemudian disampaikan Kajari Pekanbaru, lantaran pihak rumah sakit tidak bisa melakukan pembayaran secara langsung kepada tiga dokter itu, maka digunakan CV PMR untuk melengkapi administrasi pembayaran tagihan.

''Jadi seolah-olah yang menagih dan membeli alkes itu di sana (CV PMR, red). Padahal ditempat lain,'' katanya. (HA)


Share Tweet Google + Cetak

Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com



Loading...