Riauaktual.com - Bupati Inhil HM Wardan diminta untuk mengganti pejabat yang ada di Diskominfo saat ini. Hal itu harus dilakukan karena pejabat yang ada disana punya kinerja yang sangat buruk dan patut diduga mereka telah menyelengkan anggaran kerjasama media. 

"Sesuai dengan statmen bupati ia akan mengganti pejabat yang kinerjanya buruk itu harus dibuktikan. Makanya kita menunggu apa bupati akan mengganti, atau hanya koar-koar di media saja," tegas Zulfadli salah seorang wartawan media online kepada media ini, Senin malam, 22 Agustus 2018.

Masih menurutnya, selama hampir 2 tahun paska dibentuk, apa prestasi yang pernah mereka buat sama sekali tidak ada. " Nol besar itu masalah kinerja, malah yang  yang terjadi dugaan penyelewengan anggaran media yang mereka lakukan," tambahnya. 

Tambah Zul, informasi terahir yang ia dapat, uang untuk media sudah cair sekitar 8 milyar beberapa waktu yang lalu. "Saya langsung ngomong dengan orang keuangan, makanya saya dapat bocoran anggaran sudah cair tambah," tambahnya.

Berangkat dari sana, wajar saja kalau kita dari kalangan media punya dugaan kalau anggaran sudah diselewengkan. Apalagi kawan -kawan punya pengalaman buruk salah seorang pejabat Kominfo pernah memalsukan tandatangan pimpinan untuk mencairkan anggaran.

Sebelumnya dalam sebuah kesempatan Bupati Inhil, HM Wardan mengaku telah mengantongi nama-nama pejabat eselon Pemkab Inhil yang kinerjanya buruk dan harus segera diganti dengan yang lebih baik.

Meski belum menyebutkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan mutasi pasca dirinya memenangkan Pilkada Inhil, namun ia memastikan waktu tersebut tidak akan lama lagi.

"Tunggu saja saat yang mengejutkan itu, yang jelas nama-nama-namanya sudah ada," ucap Bupati.

Ia juga menerangakan, sudah tidak ada gunanya lagi bagi pejabat eselon yang merasa terancam akan dimutasi untuk mengharapkan belas kasihan darinya, karena menurutnya, ia sudah memberikan waktu yanh cukup untuk bekerja dengan baik selama ini.

Penilaian kinerja itu sudah lama dilakukan, jadi sekarang tinggal action saja lagi mengganti yang kinerjanya buruk dan tidak loyal itu," lanjutnya.

Sebelumnya, Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin pun juga tidak menerangkan kapan dan siapa orang yang akan diganti. Sebagai Ketua Baperjakat, dia mengaku keputusan mutasi tetap disampaikan kepada Bupati yang merupakan kepala daerah.

"Kita rasa wajarlah kalau ada mutasi dalam setiap organisai. Itulah evaluasi untuk perbaikan kinerja. Disamping bertujuan penyegaran, agar para pejabat bisa lebih berprestasi," ujarnya. 

Sementara itu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Inhil menunda kegiatan publikasi berita dan pembayaran kontrak kerjasama seluruh media tahun anggaran 2018.

Dalam rilis yang disampaikan Diskominfo penundaan kegiatan publikasi berita dan pembayaran kontrak kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari surat edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 04/TPAD/VIII/2018 tentang Rasionalisasi APBD 2018.

"Kita sudah menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh media yang berkontrak di Pemerintah Kabupaten Inhil terkait penundaan terhadap 2 kegiatan tersebut," ungkap Kepala Bidang P4KSDKI Diskominfops Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra, Selasa (21/8/2018). (Suf)