Riauaktual.com - Aksi demo berjumlah 10 orang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dibubarkan aparat kepolisian dan Satpol PP Riau.

Sikap agresip para aparat tersebut, setelah merasa terprovokasi pendemo yang dinilai sudah melenceng dari tujuan demo dengan mendorong aparat serta memaksa masuk kantor untuk mensweping Kepala Dinas Pendidikan Rudianto.

Mahasiswa beralasan, Rudianto sebagai Kepala Dinas Pendidikan Riau telah berpolitik, terkait spanduk bertuliskan kata-kata lanjutkan yang dipasang di sejumlah sekolah SMA se Riau. Aksi mahasiswa yang dikoordinatori Amri, menuntut agar Rudianto mundur dari jabatannya.

Sementara itu, koordinator aksi demo, Amri, mengatakan, ia bersama kawan-kawannya menyampaikan aspirasi sebagai mahasiswa yang peduli terhadap pendidikan, yang tidak ingin ditumpangi oleh politik.

"Sudah jelas-jelas itu kadisnya berpolitik, kami minta kadis mengundurkan diri dari jabatannya. Kami akan turun lagi jika tidak ada jawaban dari Kadis. Ini sudah melanggar undang-undang, ASN yang berpolitik praktis," kata Amri, Senin (2/10/17)
.
Selain itu, mahasiswa juga mempersoalkan kehadiran Rudianto menjadi narasumber saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar di Pasir Pengaraian, Rokan Hulu beberapa waktu lalu.

Pembubaran paksa aksi mahasiswa tersebut sempat memanas beberapa saat. Namun sikap tegas aparat kepolisian dan Satpol PP akhirnya membuat mahasiswa memilih membubarkan dari aksinya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Ahyu Suhendra yang menemui mahasiswa mengaku telah menjelaskan bahwa orang yang dicari tersebut sedang dinas luar di Medan, Sumatera Utara.

langsung mahasiswa menjelaskan bahwa Kadisdik Riau saat ini sedang tugas luar kota, ke Medan, Sumatera Utara. Dan tidak mungkin dipaksakan hadir di hadapan mahasiswa. Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dijanjikan akan disampaikan.

"Kita sudah temui, kita sampaikan bahwa pak Kadis sedang dinas luar. Tidak mungkin kita hadirkan orangnya tak ada. Tapi mahasiswa tetap ngotot ingin masuk, memaksa aparat terus ingin mensweping. Inikan sudah nggak benar," ungkap Ahyu.

Ahyu menduga, sikap ngotot mahasiswa yang memaksa mencari Kepala Dinas Pendidikan ke dalam kantor sudah ditunggangi pihak tertentu yang punya kepentingan lain. Apalagi, tuntutan agar Rudianto mundur terkait kehadiran menjadi narasumber di Rakerda Golkar.

"Soal kehadiran pak Kadis di Rakerda Golkar itukan karena diundang menjadi narasumber. Dalam undang-undang dibenarkan. Kemudian dari empat kepala dinas yang hadir, kenapa hanya pak Rudianto saja yang disuruh mundur. Inikan jelas punya maksud tertentu," tegas Ahyu.

Ahyu dengan lantang kemudian menantang kepada mahasiswa, jika memang ada persoalan yang dianggap menyalahi aturan silahkan adukan ke aparat, bukan dengan turun ke jalan.

"Demo ini tak jelas apa yang dituntut kalau memang salah, silakan adukan saja ke aparat hukum. Sampaikan, jangan dengan aksi, kemudian mau mensweping," ujar Ahyu. (yai)