PEKANBARU (RA) - Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM, mengungkapkan, dari laporan lisan yang diterimanya dari Tenaga Harian Lepas (THL) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, gaji yang mereka terima dibawah Upah Minimum Kota (UMK) dan masuk dalam daftar pemotongan seperti THL lainnya.

"Kalau THL lain mogok masih bisa cari yang lain, kalau THL damkar yang mogok, ini baru luar biasa," ujar Nofrizal, kepada wartawan, saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru, Jum'at, (14/10).

Mengingat saat ini petugas Damkar dilapangan adalah tenaga kontrak dan tidak semua masuk dalam golongan PNS, harusnya THL Damkar diberikan tunjangan resiko kerja. Sebab, mereka bekerja atas dasar kemanusiaan.

"Kalau gaji mereka (THL Damkar,red) dari Rp2,1 juta menjadi Rp1,5 juta, ini harus dipertimbangkan. Pemadam kebakaran bekerja tanpa mengenal waktu," ucapnya.

Menurutnya, ketika terjadi kebakaran, petugas Damkar bertaruh nyawa dengan dihadapi resiko yang cukup tinggi. Harusnya, THL inilah yang harus dilindungi dan diberikan prioritas agar pelayanan tetap prima.

"Harusnya mereka (THL damkar,red) dilindungi. Untuk saat ini petugas damkar dan bencana alam sangat urgent. Diberikan prioritas. Sangat beresiko pekerjaannya. Jangan kecelakaan, tunjangan untuk THL ini tidak diberikan," terangnya.

Banyaknya protes dari THL ditambah dengan mundurnya THL akibat kebijakan Pemko Pekanbaru melakukan pemotongan dengan alasan rasionalisasi, menurutnya perlu dicermati lagi dan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan di setiap satuan kerja.

"Jangan banyak THL dari pada PNS. Status mereka sekarang tidak jelas, apakah buruh atau tenaga kontrak pemerintah. THL dibutuhkan atau tidak, kalau dibutuhkan prioritaskan. Kalau THL cuma penuhkan tanda tangan saja, baiknya di evaluasi saja, ini harus secepatnya diselesaikan," tegasnya. (DON)