JAKARTA (RA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kabar pertemuan tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengambil keputusan politik penting, termasuk isu pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Informasi pertemuan itu dari sumber yang disebut memberikan keterangan eksklusif di Jakarta.
"Mas Gibran menghadap Pak Prabowo di Widya Chandra. Setelah pulang dari sana, siap-siap bereskan berkas dan lainnya," ungkap sumber yang tak ingin disebutkan namanya.
Keterangan mengenai persiapan pemberkasan setelah pertemuan itu kemudian memunculkan dugaan bahwa Gibran tengah menyiapkan langkah tertentu.
Namun, belum ada bukti maupun konfirmasi resmi yang memastikan pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana pengunduran diri. Hingga berita ini ditulis, Gibran maupun pihak Istana belum memberikan keterangan mengenai agenda pertemuan tersebut dan spekulasi yang berkembang.
Isu Mundur Muncul Di Tengah Desakan HMP
Isu pengunduran diri Gibran berkembang bersamaan dengan menguatnya desakan sejumlah anggota DPR agar polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Persoalan tersebut mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan surat tersebut tidak sah.
Sejumlah anggota DPR lintas fraksi kemudian mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Anggota DPR dari Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, termasuk yang menyuarakan mekanisme tersebut.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengklaim lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen sebagai pengusul HMP terkait polemik Gibran.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut adanya aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat agar partainya ikut mendorong penggunaan hak tersebut.
DPR Belum Memutuskan Langkah Resmi
Di tengah perkembangan tersebut, DPR RI telah membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui Rapat Paripurna pada Selasa (10/11/2026).
Namun, pembukaan masa sidang tidak serta-merta berarti usulan HMP langsung dibahas atau disetujui. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas langkah resmi terkait polemik Gibran.
Dasco juga menyebut DPR masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengatakan komunikasi antaranggota dewan masih berlangsung. Meski demikian, menurutnya, pengajuan HMP tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui tahapan yang berlaku.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
"Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, jangan memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan seusai pembukaan Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan masyarakat sebaiknya tidak membangun asumsi mengenai peristiwa yang belum terjadi.
Pengunduran Diri dan Pemakzulan Berbeda Mekanisme
Dalam konstitusi, pengunduran diri dan pemberhentian melalui pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.
Sementara itu, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai tahapan konstitusional.
Dengan demikian, kabar pertemuan Gibran dan Prabowo serta spekulasi mengenai pengunduran diri Wakil Presiden masih membutuhkan konfirmasi dari pihak terkait. Sementara itu, wacana penggunaan HMP di DPR juga masih harus melalui mekanisme resmi parlemen.
