JAKARTA (RA) - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa diplomasi parlemen bukan sekadar sarana menghadiri forum internasional, melainkan wadah nyata untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia di panggung global.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, saat melakukan kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Mayasari Bakti (UMB), Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026) lalu.
"Kehadiran kami di sana adalah bagian dari menyuarakan suara dan kepentingan masyarakat Indonesia di forum-forum internasional," ujar Husein melalui keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Husein menjelaskan, BKSAP mewakili DPR RI dalam 30 hingga 40 forum internasional setiap tahunnya, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan forum parlemen ASEAN, serta menjalin grup kerja sama bilateral dengan 102 negara.
"Kehadiran Indonesia dimanfaatkan untuk mengawal isu-isu kemanusiaan global, termasuk perjuangan bagi Palestina dan Rohingya, agar masuk dalam pembahasan maupun resolusi dunia," katanya.
Selain isu kemanusiaan, diplomasi parlemen juga berfokus pada berbagai tantangan global yang berdampak langsung pada pembangunan daerah, seperti konfrontasi geoekonomi, konflik bersenjata, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, ancaman siber, hingga pesatnya perkembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).
Gandeng Perguruan Tinggi Bahas Regulasi AI
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menekankan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dan perguruan tinggi dalam merespons dinamika global, khususnya terkait regulasi AI dan dampaknya terhadap dunia pendidikan.
"Dengan hadir di kampus-kampus, kita bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana meregulasi AI ini, baik secara internasional maupun sebagai acuan regulasi nasional di Indonesia," tutur Bramantyo.
Bramantyo menyoroti tantangan pemanfaatan AI dalam menjaga kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Ia menegaskan bahwa praktik atau pengalaman negara lain dalam meregulasi AI tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia tanpa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasional.
Melalui dialog bersama sivitas akademika UMB, BKSAP DPR RI berharap dapat memperkaya perspektif diplomasi Indonesia sekaligus memastikan diplomasi parlemen aktif menyerap aspirasi serta pengetahuan dari berbagai elemen masyarakat.
