JAKARTA (RA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan menegaskan, hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," kata Puan.
Ketua DPR RI itu juga memastikan belum ada perubahan terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Masih Gibran masih wapres," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Puan turut menanggapi langkah sejumlah anggota DPR RI yang mulai mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran.
Saat ditanya mengenai kemungkinan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR membahas usulan tersebut, Puan menyebut belum ada agenda.
"Belum ada," katanya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI mulai membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen persyaratan pendidikan Gibran.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul "Pengusul Hak Menyatakan Pendapat".
Dalam dokumen tersebut, nama Mardani tercantum pada urutan pertama. Dari foto yang beredar, terlihat 12 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan. Namun, Mardani menyebut jumlah pengusul terus bertambah.
"Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," kata Mardani, Selasa (10/11/2026), seperti dilansir detikcom.
Mardani juga memperlihatkan dokumen lain yang berisi penjelasan dan pasal-pasal terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah.
Sejumlah politikus DPR kemudian menyuarakan penggunaan hak konstitusional parlemen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Salah satunya Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga sebelumnya menyampaikan adanya aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat agar PDIP ikut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) beserta perubahannya.
Dalam ketentuan tersebut, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau kondisi ketika keduanya tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Meski demikian, pengumpulan tanda tangan pengusul belum berarti DPR telah menyetujui penggunaan hak tersebut. Usulan masih harus diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
