JAKARTA (RA) - Persoalan dugaan penyadapan ilegal menjadi salah satu isu strategis yang disinggung dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menjelaskan bahwa penanganan dugaan penyadapan ilegal saat ini sudah berjalan melalui aparat penegak hukum.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah Presiden memberikan atensi atau instruksi khusus terkait kasus tersebut karena tidak hadir langsung dalam pertemuan.
"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga menjadi salah satu bagian pembahasan yang disampaikan Presiden," ujar Dasco.
Di sisi lain, maraknya isu penyadapan ini berpotensi merembet ke ranah legislasi. DPR RI membuka peluang untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Menurut Dasco, beberapa fraksi di DPR secara informal telah mengusulkan agar regulasi tersebut dapat segera dibahas pada masa sidang mendatang.
Kendati demikian, pihak parlemen masih akan mencermati dinamika politik internal sebelum memutuskan prioritas pembahasan RUU Penyadapan tersebut.
