PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,007 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp6,992 triliun atau sekitar 69,87 persen dari total pendapatan daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Andi, saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (9/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Syahrial Andi menjelaskan bahwa penyusunan rancangan APBD 2027 mengusung tema "Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif".
Menurutnya, arah kebijakan anggaran tersebut difokuskan pada program-program yang efektif dan efisien, berpihak pada pemerataan pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui tema pembangunan ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Syahrial Andi.
Ia memaparkan, pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp10,007 triliun. Angka tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp6,992 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,005 triliun atau sekitar 30,02 persen.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp10,007 triliun. Dengan demikian, rancangan APBD 2027 disusun dalam kondisi berimbang dengan pembiayaan netto sebesar Rp0.
Lebih lanjut, Syahrial Abdi menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, di antaranya dengan digitalisasi layanan serta pemutakhiran data wajib pajak dan objek retribusi.
"Penguatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Karena itu, optimalisasi pajak dan retribusi harus terus dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi serta memperbaiki tata kelola pendapatan daerah," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peninjauan tarif retribusi dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat, dan asas keadilan. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga didorong agar lebih efisien dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Di sisi belanja, Syahrial Abdi menyebutkan bahwa anggaran akan diprioritaskan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Belanja daerah harus diarahkan pada program-program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Sementara alokasi di luar pelayanan dasar disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan potensi daerah," tambahnya.
Ia berharap pembahasan Raperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan semangat kerja sama dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Dengan demikian, anggaran yang dirancang diharapkan mampu mendukung pembangunan yang merata, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Riau," tutupnya.
