PEKANBARU (RA) - Pembina Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Lembakum), Dadan Maryana, S.H., membantah tudingan bahwa pihaknya menerima uang sebesar Rp700 juta hingga Rp3 miliar terkait pendampingan masyarakat Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.
Maryana yang juga bertindak sebagai kuasa hukum masyarakat Desa Kepau Jaya tersebut menegaskan, informasi mengenai penerimaan uang dalam jumlah tersebut tidak benar dan dinilainya sebagai fitnah.
Hal itu disampaikan Dadan Maryana saat dikonfirmasi Riauaktual.com, Senin (9/11/2026). "Ini fitnah. Saya sudah menyampaikan secara lengkap, termasuk beberapa literatur undang-undang, aturan hukum, peraturan, dan regulasi lainnya secara spesifik," kata Maryana.
Ia menjelaskan, pihaknya telah memberikan penjelasan mengenai persoalan sumbangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada fakta dan terlebih dahulu diklarifikasi.
Maryana juga menanggapi informasi yang menyebut dirinya menerima uang Rp700 juta, Rp500 juta hingga Rp3 miliar. Ia menegaskan, uang yang diterimanya hanya sebesar Rp25 juta dan memiliki bukti transfer.
"Saya menerima uang itu Rp25 juta, bukti transfernya ada. Kalau cerita menerima Rp700 juta atau Rp3 miliar, itu tidak ada. Kami tidak pernah menerima uang sebesar itu," tegasnya.
Ia menyayangkan munculnya berbagai pemberitaan mengenai dugaan penerimaan uang tersebut tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu. Menurutnya, informasi yang tidak terverifikasi berpotensi berkembang menjadi bola liar dan merugikan nama baik dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya.
"Harus diklarifikasi dulu supaya tidak menjadi bola liar yang menyerang martabat saya dan lembaga saya," ujarnya.
Lebih lanjut, Maryana menyebut keterlibatannya dalam persoalan tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat Desa Kepau Jaya. Ia memastikan proses pendampingan hukum terhadap masyarakat masih berjalan hingga saat ini.
Maryana mengaku menyayangkan adanya polemik yang berkembang hingga membuat dirinya seolah-olah dibenturkan dengan kalangan wartawan. Meski demikian, ia menilai perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi selama tidak dilakukan secara berlebihan.
"Ya, begitulah risikonya. Saya dibenturkan dengan wartawan. Itu sebenarnya bagian dari demokrasi, tetapi kalau sudah berlebihan, saya sedih jadinya," pungkas Maryana.
Lembakum melakukan pendampingan hukum dan administrasi pertanahan yang dilakukan terhadap warga Desa Kepau Jaya. Yang dilakukan Lembakum bertujuan membantu masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status dan administrasi lahan yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun.
Sementara itu Ketua Penyelesaian Secara Bersama (PSB), Misngadi dalam video yang berdurasi 5 menit 7 detik memberikan klarifikasi, bahwasannya tidak benar Lembakum telah menerima uang sebesar Rp700 juta hingga Rp3 miliar.
"Itu sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta," tegas Misngadi dalam video tersebut.
Misngadi pun menjelaskan, pada faktanya uang yang diberikan masyarakat kepada PSB masih ada. Jika Lembakum membutuhkan operasional, maka kedua bendahara, yaitu Bendahara PSB dan Bendahara Lembakum akan saling berkomunikasi.
"Pembiayaan dari masyarakat murni digunakan untuk operasional Lembakum. Pembiayaan itu memang kami kumpulkan secara sukarela dari teman-teman petani untuk pejalanan perjuangan ini," kata Misngadi
Terpisah, Wakil Ketua PSB, Joel Pasaribu saat dikonfirmasi Riauaktual.com terkait adanya tudingan Lembakum menerima uang sebesar Rp700 juta terkait pendampingan masyarakat Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, justru menjawab tidak perlu.
"Ngak perlu. Kelompok tani sudah nyaman dengan Lembakum. Cari berita lain saja. Kalian dapat nomor saya dari mana," tulis Joel melalui pesan Whatsapp, Senin (9/11/2026).
Saat diklarifikasi mengenai kebenarannya seperti apa, Joel justru menjawab.
"Apa tujuannya kalian. Mau bikin resah kelompok tani aja ya. Udahlah tolong kalian jangan ambil kesempatan dalam kesempitan yang pada akhirnya kalian yang repot. Kalau mau tau langsung aja ke pimpinan Lembakum. Atau mantan ketua Lembakum Riau. Percuma kalian bikin berita yang ada kepentingan dengan kelompok kalian. Perlu kalian mengerti kelompok tani kami kompak. Yang ngak kompak itu yang oposisi. Saya tau orang-orangnya. Kalau kalian bikin masalah dengan perjuangan kelompok tani kami yakinlah akan ada balasan," tulisan Joel lagi.
Dilanjutkan Maryana, bahwa pihaknya mendampingi warga Desa Kepau Jaya dalam upaya mengklarifikasi status lahan yang telah dikuasai sejak lama. Ia menyebut lahan yang menjadi perhatian warga berada di wilayah yang menurut keterangannya dahulu merupakan wilayah kerja Perhutani.
"Dalam proses tersebut, Lembakum berupaya membantu masyarakat memahami prosedur administrasi pertanahan serta menempuh mekanisme yang dinilai sesuai dengan ketentuan pemerintah," ungkap Maryana.
Maryana kembali menegaskan, bahwa proses klarifikasi tidak serta-merta menjamin perubahan status lahan. Penetapan status dan batas lahan, menurutnya, tetap bergantung pada hasil verifikasi instansi yang berwenang.
"Seluruhnya bergantung pada hasil verifikasi resmi dari instansi terkait. Tidak ada jaminan bahwa status lahan akan berubah secara otomatis. Lembakum berharap pendampingan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kejelasan hukum mengenai lahan yang mereka tempati atau kuasai," tutupnya.
