KAMPAR (RA) - Polemik dana yang dikumpulkan dari warga Desa Kepau Jaya, Kabupaten Kampar, Riau, dalam proses pengurusan persoalan lahan kembali mencuat. Mantan Direktur Wilayah Provinsi Riau Lembaga Bantuan Hukum (Lembakum) Indonesia, Dilly Wibowo, mempertanyakan perbedaan keterangan mengenai jumlah dana yang diterima pihak lembaga dari panitia Penyelesaian Secara Bersama (PSB).
Dilly mengaku mendengar dalam sebuah rapat internal melalui Zoom bahwa Bendahara Umum Lembakum Indonesia disebut telah menerima dana sebesar Rp500 juta dari panitia PSB Kepau Jaya. Sementara itu, dalam klarifikasi yang disampaikan sebelumnya, Ketua PSB menyebut pihaknya hanya menyerahkan Rp25 juta kepada Lembakum untuk biaya operasional.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi perhatian Dilly yang menyatakan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Wilayah Provinsi Riau Lembakum Indonesia pada awal November 2026.
"Seingat saya, saat pertemuan melalui Zoom dengan para pimpinan Lembakum, Wakil Pembina Prof. Dr. Firman Chandra, S.H., M.H., mengungkapkan dalam rapat tersebut bahwa Bendahara Umum Lembakum telah menerima dana sejumlah Rp500 juta dari panitia PSB Kepau Jaya," ungkap Dilly kepada Riauaktual.com, Senin (9/11/2026).
Menurut Dilly, pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat yang diikuti sejumlah pimpinan Lembakum, termasuk Ketua Dewan Pengawas, wakilnya, dan Bendahara Umum.
Jika dibandingkan dengan klarifikasi PSB yang menyebut hanya menyerahkan Rp25 juta, terdapat selisih Rp475 juta. Namun, perbedaan angka tersebut masih memerlukan penjelasan dan bukti transaksi dari pihak-pihak terkait.
Selain mempertanyakan dana yang disebut diterima Lembakum, Dilly juga mengungkapkan informasi dari seorang warga Desa Kepau Jaya yang mengaku telah membayar biaya pengurusan sebesar Rp1,5 juta per hektare.
"Ini saya dengar langsung dari petani sawit warga Kepau Jaya, bahwa mereka telah membayar lunas Rp1,5 juta per hektare untuk biaya pengurusan ini sesuai kesepakatan," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada Dilly.
Warga tersebut, menurut Dilly, juga mengaku telah menyampaikan persoalan itu kepada salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Kampar.
Apabila informasi mengenai pungutan tersebut benar dan dihitung berdasarkan luas lahan sekitar 1.600 hingga 2.000 hektare, total dana yang terkumpul diperkirakan berkisar Rp2,4 miliar hingga Rp3 miliar.
Meski demikian, jumlah lahan, besaran pungutan, total dana yang terkumpul, serta penggunaan dana tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada panitia dan warga yang terlibat.
Dilly juga mengaku pernah mengonfirmasi perbedaan angka Rp25 juta dan Rp500 juta kepada Wakil Ketua Dewan Pengawas serta Bendahara Umum Lembakum. Namun, menurut pengakuannya, respons yang diterima justru berupa pernyataan bernada ancaman.
"Bahkan dengan nada sedikit mengancam, saya dikatakan akan mendapat azab dari Allah jika tidak bertobat atas publikasi saya," ujar Dilly.
Ia juga mengaku dituding memiliki niat buruk di balik publikasi yang mempertanyakan persoalan tersebut.
Dilly turut menyampaikan kecurigaannya mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan dana warga. Namun, dugaan tersebut belum disertai bukti yang dapat memastikan keterlibatan pihak tertentu.
Ia berharap persoalan ini dapat ditelusuri secara terbuka agar warga Desa Kepau Jaya memperoleh kejelasan mengenai dana yang telah mereka keluarkan.
Selain persoalan dana, Dilly juga mempertanyakan sejumlah langkah hukum yang sebelumnya disampaikan pihak Lembakum dalam pendampingan warga Kepau Jaya. Ia menyoroti tujuan pengiriman surat kepada sejumlah instansi, di antaranya Kanwil LHK, UPT Perhutani Kampar, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurut Dilly, langkah-langkah tersebut perlu dievaluasi karena dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kewenangan dan mekanisme penyelesaian persoalan kawasan hutan. Ia juga mengunggah hasil penelusuran menggunakan Meta AI dan Gemini yang menurutnya mempertanyakan ketepatan sejumlah langkah tersebut.
Namun, penilaian dari perangkat kecerdasan buatan tersebut bukan merupakan pendapat hukum resmi dan tetap perlu diuji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keterangan instansi yang berwenang.
"Akan sangat mempermalukan lembaga jika langkah hukum yang diambil salah arah, mengingat kondisi di Riau berbeda dengan di Jakarta," kata Dilly lagi.
Ia mengaku memutuskan mundur dari lembaga karena analisis hukumnya sebagai bagian dari tim pendamping warga tidak mendapat tanggapan sebagaimana yang diharapkan.
"Saya keluar dari lembaga bukan untuk lari dari medan perang, tapi agar lebih leluasa bersuara membela hak warga dan tidak tersandung konflik kepentingan di dalam," tegasnya.
Dilly menyebut pimpinan DPRD Kabupaten Kampar diharapkan dapat membuka ruang bagi warga Desa Kepau Jaya untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Saya akan kawal terus kasus ini agar warga Kepau Jaya tidak dirugikan dan benar-benar mendapatkan apa yang diharapkannya. Saya yakin DPRD siap menerima warga Kepau Jaya untuk datang ke Gedung Rakyat untuk Rapat Dengar Pendapat dengan para wakil rakyat," ujarnya.
Dilly berharap DPRD dapat membantu mengawal persoalan tersebut, terutama terkait transparansi dana yang dikumpulkan dari warga dan kejelasan proses pendampingan hukum yang telah dilakukan.
Pembina Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LEMBAKUM), Dadan Maryana, membantah tudingan bahwa pihaknya menerima uang sebesar Rp700 juta atau Rp500 juta hingga Rp3 miliar terkait pendampingan masyarakat Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.
Maryana yang juga bertindak sebagai kuasa hukum masyarakat Desa Kepau Jaya tersebut menegaskan, informasi mengenai penerimaan uang dalam jumlah tersebut tidak benar dan dinilainya sebagai fitnah.
Hal itu disampaikan Dadan Maryana kepada Riauaktual.com, Senin (9/11/2026). "Ini fitnah. Saya sudah menyampaikan secara lengkap, termasuk beberapa literatur undang-undang, aturan hukum, peraturan, dan regulasi lainnya secara spesifik," kata Maryana.
Ia menjelaskan, pihaknya telah memberikan penjelasan mengenai persoalan sumbangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada fakta dan terlebih dahulu diklarifikasi.
Maryana juga menanggapi informasi yang menyebut dirinya menerima uang Rp700 juta, Rp500 juta hingga Rp3 miliar. Ia menegaskan, uang yang diterimanya hanya sebesar Rp25 juta dan memiliki bukti transfer.
"Saya menerima uang itu Rp25 juta, bukti transfernya ada. Kalau cerita menerima Rp700 juta atau Rp3 miliar, itu tidak ada. Kami tidak pernah menerima uang sebesar itu," tegasnya.
Ia menyayangkan munculnya berbagai pemberitaan mengenai dugaan penerimaan uang tersebut tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu. Menurutnya, informasi yang tidak terverifikasi berpotensi berkembang menjadi bola liar dan merugikan nama baik dirinya maupun lembaga yang dipimpinnya.
"Harus diklarifikasi dulu supaya tidak menjadi bola liar yang menyerang martabat saya dan lembaga saya," ujarnya.
Lebih lanjut, Maryana menyebut keterlibatannya dalam persoalan tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat Desa Kepau Jaya. Ia memastikan proses pendampingan hukum terhadap masyarakat masih berjalan hingga saat ini.
Maryana mengaku menyayangkan adanya polemik yang berkembang hingga membuat dirinya seolah-olah dibenturkan dengan kalangan wartawan. Meski demikian, ia menilai perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi selama tidak dilakukan secara berlebihan.
"Ya, begitulah risikonya. Saya dibenturkan dengan wartawan. Itu sebenarnya bagian dari demokrasi, tetapi kalau sudah berlebihan, saya sedih jadinya," pungkas Maryana.
Lembakum melakukan pendampingan hukum dan administrasi pertanahan yang dilakukan terhadap warga Desa Kepau Jaya. Yang dilakukan Lembakum bertujuan membantu masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status dan administrasi lahan yang telah mereka kuasai selama bertahun-tahun.
Sementara itu Ketua Penyelesaian Secara Bersama (PSB), Misngadi dalam video yang berdurasi 5 menit 7 detik memberikan klarifikasi, bahwasannya tidak benar Lembakum telah menerima uang sebesar Rp700 juta hingga Rp3 miliar.
"Itu sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta," tegas Misngadi dalam video tersebut.
Misngadi pun menjelaskan, pada faktanya uang yang diberikan masyarakat kepada PSB masih ada. Jika Lembakum membutuhkan operasional, maka kedua bendahara , yaitu Bendahara PSB dan Bendahara Lembakum akan saling berkomunikasi.
"Pembiayaan dari masyarakat murni digunakan untuk operasional Lembakum. Pembiayaan itu memang kami kumpulkan secara sukarela dari teman-teman petani untuk pejalanan perjuangan ini," kata Misngadi
Dilanjutkan Maryana, bahwa pihaknya mendampingi warga Desa Kepau Jaya dalam upaya mengklarifikasi status lahan yang telah dikuasai sejak lama. Ia menyebut lahan yang menjadi perhatian warga berada di wilayah yang menurut keterangannya dahulu merupakan wilayah kerja Perhutani.
"Dalam proses tersebut, Lembakum berupaya membantu masyarakat memahami prosedur administrasi pertanahan serta menempuh mekanisme yang dinilai sesuai dengan ketentuan pemerintah," ungkap Maryana.
Maryana kembali menegaskan, bahwa proses klarifikasi tidak serta-merta menjamin perubahan status lahan. Penetapan status dan batas lahan, menurutnya, tetap bergantung pada hasil verifikasi instansi yang berwenang.
"Seluruhnya bergantung pada hasil verifikasi resmi dari instansi terkait. Tidak ada jaminan bahwa status lahan akan berubah secara otomatis. Lembakum berharap pendampingan tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kejelasan hukum mengenai lahan yang mereka tempati atau kuasai," tutupnya.
