PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memprioritaskan pemerataan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Fokus pembangunan diarahkan pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada serta perbaikan terhadap fasilitas yang mendesak. Selain itu, pemerintah tetap menjaga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan sanitasi permukiman.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (9/11/2026).
Syahrial mengatakan, rancangan APBD 2027 telah disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang tertuang dalam nota kesepakatan KUA-PPAS.
"Angka yang kita sampaikan dalam rancangan APBD ini tidak mengalami perubahan dari kesepakatan awal. Semuanya sudah dibahas dan disepakati bersama dalam KUA-PPAS," ujar Syahrial.
Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, keseimbangan pembangunan di setiap daerah tetap menjadi perhatian.
"Dengan kondisi fiskal yang terbatas, tahun ini kita lebih fokus menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Kita mengutamakan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada serta perbaikan terhadap hal-hal yang memang mendesak," jelasnya.
Selain itu, pemenuhan pelayanan dasar masyarakat juga tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
"Standar pelayanan minimal tetap kita jaga, terutama untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sanitasi permukiman. Ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap terpenuhi," katanya.
Terkait kewajiban keuangan daerah, Syahrial menyebutkan bahwa pemerintah berupaya menyelesaikan sisa pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya.
"Kita berupaya agar sisa kewajiban kepada pihak ketiga, terutama kontraktor dari tahun sebelumnya, bisa diselesaikan pada tahun berjalan. Kalau masih ada yang belum tuntas, tentu akan menjadi kewajiban yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya," ungkapnya.
Dari sisi pendapatan, PAD Provinsi Riau dirancang sebesar Rp10,07 triliun. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
"Kita terus mengupayakan agar hak-hak daerah dari pemerintah pusat yang belum disalurkan bisa direalisasikan, termasuk melalui mekanisme pembayaran secara bertahap atau angsuran," tambahnya.
Sementara itu, terkait belanja pegawai, Pemprov Riau berupaya menjaga proporsinya agar tidak melebihi 30 persen pada 2027. Langkah tersebut dilakukan agar belanja daerah tetap memberikan ruang bagi kegiatan pembangunan dan perputaran ekonomi masyarakat.
"Kita tetap menjaga supaya belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen. Memang ada toleransi sampai 32 persen, tetapi kita berupaya tetap pada batas 30 persen agar belanja lainnya juga bisa berjalan dan memberikan dampak terhadap ekonomi kerakyatan," tuturnya.
Untuk realisasi APBD 2026, Syahrial menegaskan bahwa salah satu fokus pemerintah adalah menuntaskan sisa pembayaran kepada pihak ketiga, khususnya kontraktor yang masih memiliki hak pembayaran dari pekerjaan tahun anggaran 2024 dan 2025.
"Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kewajiban-kewajiban tahun sebelumnya ini bisa diselesaikan. Kita ingin sisa pembayaran kepada pihak ketiga dapat dituntaskan sehingga tidak terus menjadi beban pada tahun berikutnya," tutupnya.
