PEKANBARU (RA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menghentikan sementara pekerjaan penertiban kabel fiber optik (FO) di Jalan Paus, mulai dari Simpang Jalan Arifin Ahmad hingga jembatan Jalan Paus. Langkah ini diambil setelah diketahui pelaksana pekerjaan belum mengantongi izin resmi dari pemerintah kota.
Penghentian dilakukan untuk memastikan proses pemindahan kabel udara ke bawah tanah berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terhadap kondisi jalan maupun keselamatan pengguna jalan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Masykur Tarmizi mengatakan pekerjaan penurunan kabel tersebut mencakup ruas sepanjang kurang lebih 380 meter di sisi kiri dan kanan Jalan Paus.
Sebelumnya, penataan kabel FO di kawasan itu telah dibahas dan disepakati bersama sekitar 14 penyedia layanan internet (ISP) atau provider yang memiliki jaringan kabel di lokasi tersebut.
Namun, saat melakukan peninjauan ke lapangan, Pemko Pekanbaru mendapat informasi bahwa pelaksana pekerjaan masih akan mengurus rekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selanjutnya, proses perizinan akan dilanjutkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
"Artinya, pelaksana belum mengantongi izin resmi dari Pemko Pekanbaru. Karena itu, bersama Satpol PP, APJATEL, Diskominfotiksan, dan Camat Marpoyan Damai, kami sepakat menghentikan sementara aktivitas di lapangan sampai seluruh perizinan terpenuhi," kata Masykur, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, pekerjaan penggalian jalan tidak bisa dilakukan sembarangan. Diperlukan pengawasan dan arahan teknis dari Dinas PUPR, termasuk menentukan metode pengerjaan yang tepat, apakah menggunakan sistem galian terbuka (open cut) atau pengeboran bawah tanah (boring).
Hal ini menjadi perhatian karena Jalan Paus merupakan ruas yang relatif sempit dengan volume kendaraan cukup padat. Jika pekerjaan tidak direncanakan secara matang, dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru, terutama saat musim hujan ketika potensi genangan air meningkat.
Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, kondisi tersebut juga berisiko membahayakan pengguna jalan dan memicu kecelakaan.
Meski demikian, Masykur memastikan penghentian sementara bukan berarti Pemko Pekanbaru membatalkan program penurunan kabel FO di kawasan tersebut.
Penataan jaringan kabel udara menjadi kabel bawah tanah tetap harus dilaksanakan sesuai kesepakatan. Pemko Pekanbaru bahkan menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap provider yang tidak menjalankan komitmen penataan jaringan.
"Penurunannya tetap harus dilakukan. Tidak ada toleransi untuk itu. Namun, seluruh prosedur dan perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilanjutkan," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Riau, Dardi Suryanto, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemko Pekanbaru dalam menata jaringan kabel telekomunikasi.
APJATEL berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kota agar proses relokasi jaringan fiber optik dari kabel udara ke bawah tanah atau sistem ducting dapat berjalan sesuai ketentuan.
"Pelaksanaan pekerjaan akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Pemko Pekanbaru. Kami juga berupaya memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar serta kualitas layanan internet bagi pelanggan di kawasan terdampak tidak terganggu selama proses relokasi berlangsung," pungkasnya.
