JAKARTA (RA) - Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik dokumen persyaratan pendidikan mulai bergulir di DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengklaim lebih dari 25 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani dokumen sebagai pengusul hak tersebut.
Mardani menyampaikan klaim itu sembari membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul "Pengusul Hak Menyatakan Pendapat". Dalam dokumen tersebut, namanya tercantum pada urutan pertama.
Selain dokumen berisi daftar nama anggota DPR yang telah menandatangani, Mardani juga memperlihatkan dokumen lain yang memuat penjelasan serta pasal-pasal terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat.
"Hampir semua (fraksi), lebih dari 25," kata Mardani, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebut pengumpulan tanda tangan dilakukan sejak malam sebelumnya dan masih bertambah pada hari ini.
Meski demikian, jumlah tersebut merupakan klaim yang disampaikan Mardani. Dalam foto dokumen yang beredar, terdapat 12 nama anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Menurutnya, usulan itu akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Perkembangan lainnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan Penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Rangkaian perkembangan hukum tersebut kemudian memunculkan pembahasan di lingkungan DPR mengenai penggunaan hak konstitusional parlemen untuk menyikapi polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Sejumlah opsi penanganan sebelumnya turut menjadi pembahasan, termasuk pembentukan panitia khusus (Pansus) dan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Meski dukungan tanda tangan disebut telah melampaui 25 anggota DPR, proses pengajuan dan tindak lanjut Hak Menyatakan Pendapat tetap harus melalui mekanisme yang berlaku di DPR RI.
