PEKANBARU (RA) - Berbagai program Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, bantuan seragam sekolah gratis, pembiayaan kesehatan hingga penanganan banjir mendapat apresiasi warga.
Hal tersebut terungkap saat Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menggelar kegiatan reses di Jalan Kelapa Sawit, Gang Fauza, Kecamatan Bukit Raya, Jumat (6/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Sejumlah perubahan dinilai mulai terlihat, terutama pembangunan infrastruktur dan program bantuan pendidikan.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, selama kegiatan reses dirinya banyak menerima aspirasi sekaligus mendengar langsung tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, kehadiran pemerintah kini mulai dirasakan masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar.
"Jalan yang sebelumnya rusak sekarang sudah banyak yang mulus. Memang ada juga yang mengeluh setelah jalannya bagus banyak kendaraan yang kencang, tetapi itulah dinamika di tengah masyarakat," ujarnya.
Azwendi bahkan mengaku, selama 17 tahun menjadi anggota DPRD Pekanbaru, baru kali ini dirinya merasakan kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota yang kehadirannya begitu dirasakan masyarakat.
"Sudah 17 tahun saya menjadi anggota DPRD, dan baru sekarang saya merasakan wali kota dan wakil wali kota benar-benar hadir untuk masyarakat," ungkapnya.
Selain pembangunan jalan, Azwendi menyoroti program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang disiapkan Pemko Pekanbaru.
Menurutnya, biaya perlengkapan sekolah selama ini menjadi salah satu persoalan yang kerap disampaikan masyarakat saat dirinya turun ke lapangan.
"Setiap selesai reses, selalu ada warga yang menyampaikan, Pak, kami tidak sanggup membeli seragam sekolah. Alhamdulillah, Pak Agung menghadirkan solusi melalui program bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP," jelasnya.
Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga menghadirkan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri sehingga harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Azwendi menyebut, biaya pendidikan di sekolah swasta kerap menjadi beban berat bagi keluarga kurang mampu. Bahkan, ada orang tua yang masih memiliki tunggakan hingga jutaan rupiah.
Melalui program tersebut, masyarakat dapat melaporkan kondisi ekonomi mereka melalui kelurahan dan kecamatan untuk selanjutnya diverifikasi pemerintah.
"Kalau memang tidak mampu, silakan laporkan melalui kelurahan dan kecamatan. Nantinya pemerintah akan melakukan pengecekan dan membantu menyelesaikan persoalan biaya pendidikan tersebut, termasuk menebus ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah karena adanya tunggakan," katanya.
Persoalan banjir juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Azwendi mengakui, penanganan banjir di sejumlah kawasan permukiman membutuhkan proses dan tidak bisa diselesaikan secara instan.
Salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah normalisasi saluran air melalui pengerukan dari kawasan hulu hingga menuju aliran yang terhubung ke Sungai Kuantan.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan jalan arteri di sepanjang kawasan tersebut sebagai bagian dari penataan wilayah.
"Penanganan banjir ini dilakukan secara bertahap. Sekarang sudah ada pengerukan dan normalisasi saluran air. Harapannya, aliran air menjadi lebih lancar sehingga genangan bisa lebih cepat surut," ujarnya.
Di sektor kesehatan, Azwendi turut menyosialisasikan program Universal Health Coverage (UHC) yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Selain itu, Pemko Pekanbaru juga menyediakan bantuan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan serta layanan ambulans gratis.
Ia mengimbau masyarakat agar memanfaatkan berbagai program tersebut dan tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi melalui jalur pelayanan pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Azwendi juga meluruskan pemahaman masyarakat terkait program pembangunan berbasis Rukun Warga (RW) yang selama ini kerap disalahartikan sebagai pemberian uang tunai Rp100 juta kepada setiap RW.
Ia menegaskan, program tersebut bukan berupa penyerahan uang secara langsung kepada pengurus RW. Melainkan, pemerintah menyediakan anggaran program pembangunan yang peruntukannya dibahas dan disepakati melalui musyawarah di tingkat RW.
Usulan pembangunan bisa berupa fasilitas posyandu, perbaikan drainase hingga jalan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Masih banyak warga yang salah paham dan mengira setiap RW diberikan uang Rp100 juta. Padahal, bukan seperti itu mekanismenya. Pemerintah memberikan program, kemudian apa yang akan dibangun dibahas dan dimusyawarahkan di tingkat RW," terangnya.
Untuk RW 3, Azwendi mengaku telah mengusulkan pembangunan posyandu sebagai salah satu kebutuhan masyarakat.
Selain itu, terdapat hibah tanah untuk akses jalan yang melibatkan tiga warga di kawasan Gang Semangka menuju Masjid Al Fattah.
Jalan yang sebelumnya telah dirapikan tersebut kini diusulkan untuk ditingkatkan melalui semenisasi. Berdasarkan hasil pengukuran, jalan itu memiliki panjang sekitar 98 meter dengan lebar 3,5 meter.
Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.
"Yang terpenting, kebutuhan masyarakat dibicarakan bersama. Program pemerintah harus benar-benar diarahkan untuk pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga," tutupnya.
