PEKANBARU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyambut baik audiensi bersama perwakilan federasi dan serikat pekerja dari sejumlah kabupaten/kota di Riau. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan dan kebijakan ketenagakerjaan.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan audiensi berlangsung aman, lancar, dan terbuka. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menerima berbagai masukan yang disampaikan perwakilan serikat pekerja.
"Alhamdulillah, pertemuan berjalan dengan aman dan lancar. Semua masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan federasi maupun serikat pekerja kita terima dengan baik," ujar Zulkifli Syukur ,Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, meskipun terdapat sejumlah persoalan yang bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah provinsi, pihaknya tetap akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
"Termasuk persoalan KHL, walaupun itu bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah, tentu aspirasi ini akan kita tindak lanjuti dan sampaikan kepada kementerian terkait," jelasnya.
Zulkifli menegaskan, pemerintah pada prinsipnya mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, penetapan upah yang layak harus mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan tempat tinggal.
"Kita sepakat bahwa masyarakat harus mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan upah yang memadai, masyarakat tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan makan dan minum, tetapi juga harus mampu mendapatkan tempat tinggal yang layak," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan federasi dan serikat pekerja merupakan mitra strategis pemerintah dalam melihat kondisi nyata ketenagakerjaan di berbagai daerah.
Karena itu, Zulkifli berharap komunikasi dan kemitraan antara pemerintah dengan serikat pekerja dapat terus terjalin dengan baik. Menurutnya, masukan dari para buruh justru membantu pemerintah mengetahui persoalan yang terjadi langsung di lapangan.
"Ini merupakan hal yang positif bagi Provinsi Riau. Mereka adalah mitra strategis pemerintah. Melalui mereka, kita bisa mengetahui kondisi sebenarnya di daerah. Jadi, jangan dianggap sebagai pihak yang harus dijauhi, tetapi harus menjadi mitra dalam membangun daerah," tutupnya.
