ROHUL (RA) - Angka kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang belum terpenuhi atau unmet need di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, mencapai 19,9 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Riau sebesar 16,2 persen dan nasional sebesar 13,4 persen.
Data tersebut berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan masih adanya pasangan usia subur (PUS) di Rokan Hulu yang membutuhkan pelayanan kontrasepsi, tetapi belum mendapatkan layanan secara optimal.
Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes., mengatakan peningkatan akses pelayanan KB menjadi salah satu langkah penting untuk menekan angka kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi.
"Pelayanan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesertaan masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi modern, termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)," ujarnya, Senin(2/10/2026).
Selain tingginya angka unmet need, tingkat kesertaan masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi modern atau modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) di Rokan Hulu juga masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional.
Berdasarkan data yang sama, mCPR Rokan Hulu tercatat sebesar 54,6 persen. Sementara itu, capaian Provinsi Riau mencapai 57,7 persen dan nasional sebesar 60,8 persen.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkuat intensifikasi pelayanan KB, terutama di wilayah khusus yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.
Kegiatan intensifikasi pelayanan KB tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026. Kegiatan ini juga dirangkai dengan donor darah melalui program PKK-KB-KES.
Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Riau Mhd Irzal, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu drg. Septien Asmarwiati, serta Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hulu dr. Yeni Dwi Putri Anton.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, edukasi mengenai kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian pemerintah. Edukasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan kontrasepsi sekaligus mencegah terjadinya putus pakai kontrasepsi modern.
Melalui penguatan pelayanan dan edukasi KB, pemerintah berharap semakin banyak pasangan usia subur di Rokan Hulu mendapatkan akses kontrasepsi yang berkualitas.
Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka unmet need sekaligus meningkatkan kesertaan masyarakat dalam program KB, sehingga kebutuhan pelayanan keluarga berencana dapat terpenuhi secara lebih optimal.
