PEKANBARU (RA) - Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat melalui sinergi seluruh sektor.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI, Polri, pelaku usaha, dan elemen masyarakat di Polda Riau, Kamis (27/08/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam menghadapi Karhutla.
"Keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar upaya pencegahan maupun penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi," katanya.
Ia menambahkan, berbagai pihak memiliki peran strategis dalam penanggulangan Karhutla. Pemerintah, TNI, Polri, hingga dunia usaha diharapkan memiliki langkah yang sama dalam mencegah terjadinya kebakaran.
"Forum ini sangat penting karena mempertemukan pemerintah, TNI, Polri, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam satu tujuan memastikan Karhutla dapat kita cegah sedini mungkin dan kita tangani secara cepat," katanya.
SF Hariyanto juga mengingatkan kembali arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Riau. Dikatakannya, Presiden memberikan apresiasi terhadap kerja bersama yang dilakukan berbagai pihak dalam menghadapi persoalan Karhutla di Bumi Lancang Kuning.
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau beliau memberikan apresiasi atas kerja bersama dan semangat gotong royong kita. Pesan kunci yang disampaikan Bapak Presiden adalah gotong royong," ungkapnya.
Dijelaskan, keberhasilan penanganan Karhutla tidak dapat dilekatkan hanya kepada satu institusi. Hasil yang dicapai merupakan buah dari keterlibatan seluruh unsur, termasuk masyarakat, sehingga semangat gotong royong harus terus dipertahankan dan diperkuat.
"Keberhasilan ini bukanlah milik perorangan atau bukan hanya keberhasilan TNI, Polri, dan pemerintah saja. Melainkan keberhasilan kita bersama seluruh elemen masyarakat Riau. Gotong royong merupakan hal paling mendasar dalam penanganan Karhutla di Riau," jelasnya.
Diterangkan, langkah pencegahan harus dilakukan sejak munculnya indikasi awal kebakaran. Setiap titik panas maupun tanda-tanda api harus segera mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
"Kita tidak boleh menunggu satu titik panas (hotspot) berkembang menjadi kebakaran. Satu titik pun tidak boleh dibiarkan. Jika tampak indikasi atau bercak api, harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti di lapangan," terangnya.
Selain respons cepat, ia menilai pencegahan Karhutla harus dibangun sebagai sistem yang permanen. Hal tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat agar memahami dampak Karhutla, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja maupun akibat kelalaian.
"Pencegahan harus dibangun sebagai sistem yang permanen. Bapak Presiden juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Ingat, edukasi harus tetap menjadi prioritas utama," tegasnya.
Lebih lanjut, pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus berkomitmen untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Rakor tersebut diharapkan mampu menghasilkan kesiapan yang dapat diterapkan secara konkret, terutama dalam menghadapi Karhutla di Riau.
"Kita semua terus berkomitmen melibatkan diri untuk mengedukasi masyarakat. Arahan Bapak Presiden tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kesiapan dan tindakan kita di lapangan melalui rakor hari ini," pungkasnya.
