JAKARTA (RA) - Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).
Sejumlah langkah dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Mulai dari membuka kembali akses distribusi logistik, mencari jalur alternatif menuju wilayah yang masih terisolasi, hingga mengoperasikan Rumah Sakit Lapangan untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan mengatakan, Rumah Sakit Lapangan telah didirikan dan mulai beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
"Untuk mendukung layanan medis kedaruratan, sebuah Rumah Sakit Lapangan telah didirikan dan beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai," kata Berton melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (16/8/2026) sebagaimana dilansir dari RM.id.
Dari sisi akses transportasi, jalur darat Larantuka-Maumere telah kembali terhubung dan dapat dilalui. Kondisi tersebut memudahkan proses distribusi bantuan sekaligus mendukung mobilisasi tim evakuasi ke wilayah terdampak.
Namun, akses jalan yang menghubungkan Ende dan Nagekeo masih terputus akibat gempa. Tim gabungan kini berupaya mencari jalur alternatif agar bantuan dan kebutuhan masyarakat tetap dapat disalurkan.
Gempa yang terjadi pada Sabtu tersebut menyebabkan lebih dari 5.000 warga mengungsi. Sejumlah wilayah juga mengalami kerusakan bangunan dan membutuhkan penanganan segera.
Berdasarkan data BNPB per Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB, Kabupaten Sikka menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 3.356 jiwa.
Para pengungsi di Sikka tersebar di GOR Samador sebanyak 1.356 jiwa, sementara 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri di 10 titik pengungsian.
Kabupaten Manggarai mencatat 2.078 jiwa mengungsi. Sementara itu, sekitar 500 warga mengungsi di Nagekeo. Sejumlah masyarakat terdampak juga tercatat berada di Bima dan Kepulauan Selayar.
BNPB memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik menjadi prioritas selama masa penanganan darurat.
"Pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat," ujar Berton.
Di Kabupaten Manggarai, kebutuhan mendesak yang diperlukan para penyintas antara lain puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, tandon air bersih, serta genset.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT tengah memproses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari. Sejumlah pemerintah kabupaten terdampak juga telah menetapkan status kedaruratan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Kabupaten Manggarai menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari, terhitung sejak 15 Agustus hingga 13 November 2026. Penetapan tersebut dituangkan melalui Keputusan Bupati Nomor 319 Tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Manggarai juga membentuk pos komando melalui Keputusan Bupati Nomor 320 Tahun 2026 untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana.
Kabupaten Ngada turut menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 30 hari, mulai 15 Agustus hingga 15 September 2026, sekaligus membentuk Pos Komando.
Sedangkan Kabupaten Manggarai Timur menetapkan status Siaga Darurat Bencana hingga 4 September 2026 melalui Keputusan Bupati Nomor HK/141/Tahun 2026.
Hingga kini, pemerintah bersama tim gabungan masih melakukan asesmen, membuka akses menuju wilayah terdampak, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi korban gempa.
