JAKARTA (RA) - Eskalasi ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel dinilai kian mengkhawatirkan dan berpotensi meluas secara regional hingga global.
DPR RI dan pengamat hubungan internasional menyerukan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi serta mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah antisipatif terhadap dampak ekonomi dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan bahwa siklus serangan dan aksi balasan antarnegara tersebut harus segera dihentikan. Menurutnya, penggunaan kekuatan militer tidak akan memberikan solusi berkelanjutan melainkan memperpanjang penderitaan kawasan.
"Konflik ini tidak kunjung reda dan eskalasinya terus meningkat. Penyelesaian yang paling tepat adalah menggunakan forum diplomasi, membuka ruang dialog, serta menghormati hukum internasional," ujar Dave dalam forum Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026)
Dave menekankan sejumlah poin penting terkait dinamika konflik ini. Pertama,
Ancaman Ekonomi Global, Ketegangan di Timur Tengah—sebagai pusat produksi dan jalur distribusi energi dunia—berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan gas, membengkaknya biaya logistik, hingga mengganggu rantai pasok global (global supply chain).
Kedua, Posisi Indonesia. Sebagai negara non-blok yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dituntut untuk aktif (tidak pasif) mendorong perdamaian melalui forum PBB, Gerakan Non-Blok, maupun jalur bilateral tanpa perlu berpihak pada salah satu kubu.
"Ketiga, Perlindungan WNI. Pemerintah didesak memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di kawasan konflik dan menyiapkan skenario evakuasi darurat jika kondisi keamanan semakin memburuk, " katanya.
Di sisi lain, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Nasional (Unas), Hendra M. Saragih, menilai ketegangan dipicu oleh pendekatan realisme kedua belah pihak yang mengutamakan kekuatan militer dan kepentingan nasional.
Salah satu titik api utama berada di Selat Hormuz, tempat pengaturan navigasi Iran berbenturan dengan pengerahan militer AS.
"Jika tidak segera diredam melalui jalur diplomasi dan bantuan mediator netral, aksi saling balas ini berpotensi menyeret negara-negara kawasan Teluk dan memicu perang terbuka secara luas," kata Hendra.
