BENGKALIS (RA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (23/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda didampingi Wakil Ketua III DPRD H. Misno, serta dihadiri Bupati Bengkalis yang diwakili Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra.
Dalam penyampaiannya, Sekda Ersan Saputra mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, saran, dan rekomendasi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Bengkalis menegaskan bahwa tingginya realisasi belanja daerah harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pemerataan pembangunan, mengevaluasi objek retribusi daerah, serta meningkatkan efektivitas penyaluran hibah dan bantuan keuangan agar tepat sasaran dan sesuai aturan.
Terhadap Fraksi NasDem, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap Ranperda tersebut serta menyatakan sepakat agar Ranperda Kabupaten Layak Anak dapat segera dibahas dan disahkan.
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Pemkab Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui integrasi data sektoral dan optimalisasi peran perangkat daerah guna memastikan program pembangunan tepat sasaran.
Menanggapi Fraksi PKS, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memperoleh sumber pendanaan di luar APBD. Selain itu, pembangunan infrastruktur, akses jalan, penyediaan air bersih, dan layanan dasar lainnya akan terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terkait pandangan Fraksi PKB mengenai defisit anggaran dan tunda bayar, Pemkab Bengkalis menegaskan akan menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap dan terukur. Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah strategis agar kondisi serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana disampaikan Fraksi Bintang Demokrat Karya, pemerintah akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya tersebut dibarengi dengan penguatan perencanaan dan proyeksi pendapatan yang lebih akurat agar keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah tetap terjaga.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi Amanat Perindo Persatuan, Pemkab Bengkalis menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian terhadap tata kelola keuangan daerah, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih selama 13 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut pemerintah daerah, capaian WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah sekaligus tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan penganggaran akan terus dilakukan agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi serta kemampuan riil keuangan daerah.
“Berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Kabupaten Bengkalis,” tutup Sekda Ersan Saputra. (Infotorial)
