PEKANBARU (RA) – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) bersama Riau Televisi (RTV) sukses menggelar program spesial Dialog Khusus Keberlanjutan Kelapa Sawit Rakyat yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Program yang ditayangkan dalam tiga episode tersebut menjadi sarana edukasi publik sekaligus forum diskusi strategis mengenai berbagai isu penting di sektor kelapa sawit nasional dan kesejahteraan petani.
Tiga tema utama yang diangkat dalam dialog tersebut yakni Pajak Air Permukaan: Kepastian Regulasi bagi Industri Sawit, Wacana Penutupan PKS Komersial dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani Sawit Swadaya, serta Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, BPDP, Pemerintah Provinsi Riau, akademisi, praktisi industri, hingga perwakilan organisasi petani sawit.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan dialog tersebut merupakan bagian dari komitmen APKASINDO dalam menghadirkan ruang diskusi yang objektif dan berbasis data guna memperkuat posisi petani sawit dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan industri sawit harus memperhatikan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor perkebunan sawit Indonesia.
Dalam pembahasan mengenai keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) komersial, Gulat menegaskan bahwa PKS tanpa kebun memiliki peran strategis dalam menyerap hasil panen petani sawit swadaya yang selama ini belum seluruhnya terhubung dengan pola kemitraan perusahaan besar.
"PKS tanpa kebun adalah masa depan petani sawit Indonesia. PKS tanpa kebun itu sudah membantu pemerintah dalam meningkatkan produktivitas CPO Indonesia," kata Gulat.
Ia menjelaskan, petani sawit di Indonesia terdiri dari petani plasma dan petani swadaya yang memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh pelaku usaha sawit secara adil dan proporsional.
Gulat juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara petani, perusahaan, dan pemerintah guna menciptakan ekosistem industri sawit yang sehat dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang di sektor sawit nasional.
"Kita harus bersepakat untuk sepakat, dan tidak sepakat untuk hal yang memang tidak kita sepakati. Itulah dinamika sawit Indonesia," ujarnya.
Selain membahas regulasi dan tata kelola industri sawit, dialog tersebut juga menyoroti pentingnya optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Para narasumber menilai dana tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur, percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan petani, serta mendukung penerapan standar keberlanjutan perkebunan sawit Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Program dan Layanan BPDP, Herry Yulianto, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan dana perkebunan sawit memberikan manfaat nyata bagi petani melalui berbagai program strategis.
Program tersebut meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, hingga dukungan terhadap keberlanjutan industri sawit nasional.
DPP APKASINDO juga menyampaikan apresiasi kepada BPDP atas dukungan yang diberikan sehingga Dialog Khusus APKASINDO bersama RTV dapat terselenggara dengan baik.
Dukungan tersebut dinilai menjadi wujud nyata kolaborasi dalam meningkatkan literasi publik mengenai industri sawit sekaligus memperkuat peran petani sawit sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Melalui kegiatan ini, APKASINDO berharap lahir pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai isu strategis perkebunan kelapa sawit, memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri sawit Indonesia.
"Sawit Indonesia harus dibangun dengan semangat kebersamaan, kebermanfaatan, dan kesetaraan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pelaku usaha, terutama petani sawit rakyat," menjadi pesan utama yang mengemuka dalam rangkaian Dialog Khusus bersama DPP APKASINDO tersebut.
