JAKARTA (RA) - Komisi II DPR RI menyoroti masih maraknya konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi yang berpihak kepada rakyat sebagaimana amanat UUD 1945.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Membangun Kedaulatan Ekonomi dalam Bingkai Demokrasi Pancasila" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026) kemarin.
Menurut Khozin, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, negara harus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam berbagai persoalan agraria.
"Mandataris tertinggi dalam kepemilikan kekayaan alam republik ini adalah rakyat. Pemerintah dan DPR hanya menerima mandat untuk mengelolanya demi kepentingan rakyat," kata Khozin.
Ia mengungkapkan, Komisi II DPR hampir setiap hari menerima pengaduan masyarakat terkait konflik pertanahan. Beberapa kasus yang menjadi perhatian antara lain sengketa lahan di Kabupaten Pasuruan yang melibatkan warga dengan aset TNI AU, serta polemik pertanahan antara warga Surabaya dan Pertamina.
Menurutnya, masyarakat sering berada pada posisi yang lemah akibat tumpang tindih regulasi dan ego sektoral antarinstansi.
"Masyarakat hampir selalu menjadi korban karena adanya fragmentasi aturan dan kewenangan. Ini harus segera dibenahi agar ada kepastian hukum bagi rakyat," tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai upaya Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan ekonomi telah sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila.
Namun demikian, Ujang mengingatkan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan menutup berbagai celah kebocoran pengelolaan sumber daya alam.
"Penguatan kedaulatan ekonomi harus dibarengi dengan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, efektif dan berpihak kepada kepentingan bangsa," ujarnya.
