PEKANBARU (RA) - Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja perdana ke Polda Riau sejak dilantik.
Kunjungan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani persoalan lingkungan, khususnya di Riau.
Dalam kunjungan itu, Jumhur didampingi Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan dan Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung.
Kegiatan di Mapolda Riau diawali dengan penyambutan adat, dilanjutkan pemaparan program Green Policing dan Waste to Energy (WTE), serta penjelasan terkait penegakan hukum lingkungan.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan persoalan lingkungan di Riau tidak bisa dilihat secara parsial.
"Isu lingkungan harus dipandang sebagai isu keamanan, ekonomi, dan keadilan sosial secara bersamaan," kata Herry dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, melalui pendekatan Green Policing, pihaknya tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif.
"Kami mendorong perubahan pola pikir, perilaku, hingga budaya organisasi dalam menjaga lingkungan," ujarnya.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penampilan seni bertema lingkungan, pemutaran video pengungkapan kasus, serta paparan teknis implementasi Green Policing dan WTE.
Selain itu, momen tersebut dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh melalui pemotongan tumpeng bersama perwakilan serikat pekerja.
Dalam kesempatan itu, Jumhur mengaku terkesan dengan paparan yang disampaikan jajaran Polda Riau.
"Saya mendengarkan seluruh paparan, dan saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya pidatokan di sini," kata Jumhur.
Ia bahkan menyebut konsep Green Policing yang diterapkan melampaui ekspektasinya.
"Ini sangat bagus. Kalau Green Policing ini terjadi di mana-mana, saya rasa tidak perlu lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Ini luar biasa," ujarnya.
Jumhur menegaskan, konsep tersebut layak direplikasi secara nasional.
"Saya akan memastikan bersama kementerian, bagaimana apa yang dikerjakan hari ini bisa diterapkan di seluruh daerah," katanya.
Ia juga menyebut kehadirannya sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Riau.
"Kita ingin memastikan ada perbaikan nyata, termasuk dalam indeks lingkungan," ujarnya.
Terkait isu pertambangan, Jumhur menyoroti pentingnya membedakan pelaku di lapangan dengan aktor utama dalam rantai ekonomi ilegal.
"Penambang belum tentu jahat, banyak dari mereka masyarakat lokal. Yang biasanya jahat itu penampungnya," jelasnya.
Ia pun mendorong percepatan izin usaha pertambangan rakyat agar memberikan kepastian hukum.
