JAKARTA (RA) - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat Medali Emas Manurung, menilai Indonesia tidak perlu terlalu khawatir terhadap kebijakan EUDR (European Union Deforestation Regulation) yang diterapkan Uni Eropa terhadap komoditas sawit.
Menurutnya, kekhawatiran berlebihan justru tidak relevan jika melihat porsi ekspor sawit Indonesia ke kawasan tersebut yang relatif kecil dibandingkan pasar global.
"Indonesia ini sebenarnya hanya ketakutan saja terhadap EUDR. Padahal, ekspor kita ke Uni Eropa itu kecil dan bahkan menurun," kata Gulat kepada riauaktual.com, Rabu (29/4/2026).
Ia memaparkan, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada 2025 tercatat turun 2,9% menjadi 3,23 juta ton dari sebelumnya 3,3 juta ton pada 2024. Sementara itu, negara lain justru mengalami peningkatan ekspor ke kawasan tersebut.
Gulat menegaskan, kekuatan utama Indonesia justru terletak pada pasar domestik. Dengan produksi sawit mencapai 56 juta ton pada 2025, Indonesia mengekspor sekitar 32 juta ton dan menyerap 24 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri.
Menurutnya, jika program mandatori biodiesel B50 dijalankan penuh, konsumsi domestik bisa meningkat hingga 30 juta ton. Dampaknya, ekspor akan berkurang sekitar 5 juta ton.
"Kalau itu terjadi, justru negara lain yang akan bergantung pada Indonesia. Kita yang pegang kendali," ujarnya.
Ia bahkan menilai, pengurangan pasokan ke pasar global berpotensi menekan negara-negara Uni Eropa.
"Dengan ekspor kita ke mereka yang hanya sekitar 3,23 juta ton, lalu kita kurangi lagi karena kebutuhan domestik, mereka bisa kesulitan. Bahkan bisa memicu inflasi di sana," katanya.
Gulat menyebut kebijakan EUDR tidak lepas dari kepentingan politik dagang. Menurutnya, Uni Eropa di satu sisi membutuhkan minyak sawit, namun di sisi lain membuat regulasi yang memperketat akses.
"Ini lebih ke politik dagang. Mereka mempersulit, padahal sebenarnya mereka butuh," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Uni Eropa terdiri dari 27 negara dan tidak semuanya sepakat terhadap kebijakan EUDR tersebut.
Di sisi lain, pasar baru seperti kawasan Timur Tengah justru menunjukkan minat yang meningkat terhadap minyak sawit Indonesia.
Gulat menegaskan dominasi Indonesia di pasar global tidak bisa diabaikan. Sekitar 60% kebutuhan minyak sawit dunia berasal dari Indonesia.
Dengan posisi tersebut, ia menilai Indonesia justru memiliki peran besar dalam menentukan arah harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil di pasar global.
"Masak kita harus patuh pada Uni Eropa yang serapannya kecil? Kita ini produsen terbesar, konsumen terbesar juga," tegasnya.
Gulat menilai langkah pemerintah saat ini sudah tepat dalam merespons EUDR, terutama dengan memperkuat konsumsi domestik melalui program B50.
Ia memperkirakan kebijakan tersebut dapat mengurangi ekspor hingga 5-6 juta ton, yang akan berdampak besar terhadap keseimbangan pasokan global.
"Dunia sekarang sedang mengamati stok CPO Indonesia. Ini menunjukkan betapa strategisnya posisi kita," ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan produktivitas petani sawit melalui program peremajaan atau PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), serta penerapan praktik budidaya yang baik atau GAP (Good Agricultural Practices).
Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi jawaban atas tudingan Uni Eropa terkait isu keberlanjutan.
"Kalau petani kita sudah menerapkan praktik yang baik, klaim mereka soal ketidakberlanjutan akan gugur dengan sendirinya," katanya.
Gulat juga membandingkan sawit dengan energi fosil yang saat ini tengah bergejolak, terutama di kawasan Timur Tengah. Ia menilai sawit memiliki keunggulan karena bisa dimanfaatkan untuk energi sekaligus pangan.
"Minyak fosil hanya untuk energi. Sementara sawit bisa untuk energi dan food. Nilainya jelas lebih tinggi," ujarnya.
Ia menegaskan, dengan seluruh keunggulan tersebut, Indonesia seharusnya percaya diri dalam menghadapi tekanan global.
"Intinya, kita ini penentu. Bukan importir, bukan pemain kecil. Kita produsen dan pengguna terbesar di dunia," tutupnya.
