GAPKI Dorong Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan, Komite Gender Mulai Dibentuk

PEKANBARU (RA) - Upaya perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit terus diperkuat. Sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) kini mulai membentuk komite gender sebagai langkah konkret menciptakan lingkungan kerja yang aman dan setara. 

Sekretaris Executive GAPKI Riau, Marianto, mengatakan pembentukan komite gender menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak pekerja perempuan terlindungi, termasuk dari potensi pelecehan di tempat kerja. 

"Beberapa perusahaan anggota GAPKI sudah membentuk komite gender yang bertugas menaungi perlindungan terhadap pekerja perempuan. Ini menjadi langkah nyata agar hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk pelecehan," ujar Marianto, Selasa (21/4/2026). 

Menurutnya, pekerja perempuan memiliki peran strategis dalam industri sawit. Mereka terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pemupukan, perawatan tanaman, hingga pengumpulan hasil panen. Karena itu, aspek perlindungan dan kesetaraan tidak bisa diabaikan. 

Tak hanya itu, GAPKI juga telah menerbitkan panduan praktis bagi perusahaan-perusahaan anggotanya. Panduan ini berisi standar dan langkah-langkah yang harus diterapkan untuk menjamin perlindungan hak pekerja perempuan di lingkungan perkebunan. 

"Panduan ini menjadi acuan bagi perusahaan agar mampu menciptakan industri sawit yang berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan pekerja perempuan, termasuk kesetaraan upah dan perlindungan dalam bekerja," jelasnya. 

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong perlindungan perempuan dan pengarusutamaan kesetaraan gender di dunia kerja. Dengan adanya komite gender dan panduan tersebut, diharapkan sektor perkebunan sawit tidak hanya produktif, tetapi juga semakin inklusif dan berkeadilan. 

Ke depan, GAPKI optimistis penerapan kebijakan ini akan memperkuat citra industri sawit Indonesia sebagai sektor yang tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi nasional, tetapi juga menjunjung tinggi hak asasi dan kesejahteraan para pekerjanya.