Gapki Riau soal Rencana PAP Sawit: Dukung PAD, Tapi Harus Realistis

PEKANBARU (RA) - Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau, Hendryx Wahyudi, menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun, kebijakan yang diambil dinilai harus realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Hal itu disampaikan Hendriks dalam diskusi publik bertajuk "Pajak Air Permukaan (PAP): Jawaban Defisit Anggaran atau Jalan Menuju Keadilan Ekonomi?" yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Riau, Jumat sore. 

"Kita mendukung potensi yang bisa digali untuk pendapatan daerah, tapi harus realistis. Bagaimana sawit dikenakan pajak air permukaan, sementara dia tidak menggunakan air permukaan. Istilah air permukaan itu memang tidak pas untuk sawit," ujarnya. 

Hendryx mengibaratkan industri sawit seperti kain yang sudah diperas hingga tidak lagi mengeluarkan air jika terus ditambah beban pajak. 

"Ibarat mencuci baju, sawit ini sebenarnya kalau diperas sudah tidak keluar airnya lagi. Dari ujung ke ujung sudah dipajaki semua," katanya. 

Ia merinci sejumlah kewajiban yang saat ini ditanggung industri, mulai dari kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng, pungutan ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga berbagai jenis Pajak Penghasilan (PPh) seperti PPh 21, PPh 23, dan PPh 24. 

Selain itu, menurutnya, industri sawit saat ini juga tidak lagi menerima subsidi dari pemerintah. 

"Industri sawit sekarang sudah tidak pernah lagi mendapat subsidi," tambahnya. 

Terkait Pajak Air Permukaan, Hendryx menyebut perusahaan sebenarnya telah memenuhi kewajiban tersebut pada kegiatan yang memang menggunakan air permukaan. 

"Kalau soal air permukaan, saya yakin perusahaan sudah bayar, terutama di pabrik. Di pembibitan yang disiram menggunakan air permukaan, itu juga sudah kita bayar," jelasnya. 

Meski demikian, Hendryx menegaskan komitmen sektor sawit untuk tetap berkontribusi terhadap pembangunan daerah. 

"Kami yakin perusahaan sawit siap mendukung Riau untuk memastikan PAD kita baik. Apapun bentuk pajak atau retribusinya, kami upayakan untuk membayar," katanya. 

Namun ia mengingatkan, sebagai komoditas strategis yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi negara, industri sawit seharusnya mendapatkan kebijakan yang proporsional. 

"Kalau sawit diakui sebagai komoditas yang memberikan kontribusi terbesar untuk negara, kenapa produk ini masih terus seperti disiksa," pungkasnya.