PEKANBARU (RA) - Dugaan pesta Waria di salah satu tempat hiburan malam yang viral beberapa waktu lalu di Pekanbaru, membuat sorotan sejumlah pihak.
Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, T Azwendi Fajri SE MM. Ia mengaku prihatin terkait kejadian tersebut.
Dugaan masih berkembangnya komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), di Kota Pekanbaru, terus memantik respon kalangan berbagai pihak di Pekanbaru.
Menanggapi hal itu, Azwendi mewacanakan, agar setiap sekolah, terutama SD dan SMP (sesuai kewenangan Pemko), memberikan pelajaran khusus terkait isu LGBT ini.
Rencana ini semata-mata upaya pencegahan, dan edukasi bagi pelajar sejak dini.
"Kita akan koordinasi dengan pihak terkait, mulai psikolog, Kepolisian, Dinas Kesehatan, lembaga keagamaan untuk pelaksanaannya. Ini penting dan perlu," kata Azwendi Fajri, Sabtu (7/2/2026).
Menurutnya, fokus materi yang disiapkan nanti bisa dengan melibatkan tenaga profesional.
Seperti psikolog, serta tokoh agama, termasuk ustadz. Pendekatan ini dinilai penting, agar siswa-siswi mendapatkan pemahaman dari sisi kesehatan mental dan nilai-nilai keagamaan.
"Kami ingin anak-anak sekolah mendapat pembekalan yang tepat. Makanya, materi pelajaran tidak hanya disampaikan oleh guru. Tapi juga psikolog dan tokoh agama yang kompeten di bidangnya," ucap politisi senior Partai Demokrat ini.
Azwendi mengaku risau sekaligus khawatir, adanya pengaruh pergaulan dan informasi di medsos. Ini lah menjadi alasan utama wacana tersebut muncul.
Karena itu, DPRD juga meminta sekolah, perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi, yang dianggap sesuai dengan norma dan budaya masyarakat setempat.
Meski demikian, rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi.
"Yang paling penting itu, bagaimana anak-anak kita paham sekaligus takut bahaya LGBT ini ke depan. Mulai sisi kesehatan, kelainan seks serta hal negatif lainnya. Itu yang harus kita antisipasi," paparnya.
Ya, kini dipastikan semua pihak menilai perlunya pendekatan yang hati-hati dalam menyusun materi pendidikan, agar tidak menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Pastinya, DPRD Pekanbaru akan membuka ruang diskusi, dan masukan dari masyarakat terkait wacana tersebut, sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut.
