PEKANBARU (RA) - Musibah ledakan pipa gas yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Indragiri Hulu (Inhu) dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Ekonom Riau, Peri Akri Domo, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Pengusaha Migas, Energi Baru, dan Terbarukan Nusantara (Permigastara).
Peri Akri menilai, insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan teknis biasa, melainkan cerminan lemahnya pengawasan terhadap objek vital nasional di sektor energi.
Peri mengingatkan bahwa kondisi ini terjadi di tengah upaya negara mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi, saat likuiditas keuangan negara dan daerah sedang berada dalam tekanan.
"Potensi penerimaan keuangan negara dari sektor migas tahun 2026 sangat mungkin terganggu. Dampaknya bukan hanya pada sektor energi, tetapi bisa merambat ke berbagai sektor ekonomi lainnya," ujar Peri Akri, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, sikap yang terkesan apatis terhadap musibah ledakan pipa gas tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem supervisi.
Padahal, Riau selama hampir satu abad menjadi daerah penopang utama energi nasional dan memiliki peran strategis bagi keberlangsungan perekonomian Republik Indonesia.
Ia mengungkapkan, hingga lebih dari dua pekan pascakejadian, ribuan pompa angguk terancam berhenti beroperasi.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka pasokan energi nasional akan berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja dan berpotensi menimbulkan efek domino terhadap stabilitas ekonomi nasional.
"Gangguan likuiditas migas ini akan mengalir ke mana-mana. Saat keuangan negara sedang sangat ketat, kita justru dihadapkan pada persoalan serius di sektor yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan," tegasnya.
Peri Akri juga menyinggung kembali gagasan pembentukan satuan tugas khusus migas yang pernah diinisiasi oleh Permigastara.
Menurutnya, satgas tersebut seharusnya dapat mengambil peran strategis dalam menangani dan mengantisipasi gangguan terhadap objek vital negara, khususnya di sektor energi.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan sektor migas diserahkan sepenuhnya kepada para ahli, tanpa intervensi kepentingan yang berpotensi merusak tata kelola. Konflik kepentingan, kata dia, harus dihindari demi kemaslahatan yang lebih besar.
"Letakkan sesuatu pada tempatnya. Hindari konflik kepentingan yang masih masif. Negeri ini terlalu besar untuk dikecilkan, terlalu kuat untuk dilemahkan oleh pribadi-pribadi yang miskin visi dan dikuasai syahwat duniawi," ungkapnya.
Peri Akri menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh elemen bangsa mengambil posisi yang semestinya, bersikap jujur terhadap kondisi yang ada, serta bertindak nyata dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sektor migas nasional.
"Ego sektoral dan kawasan harus linier dalam koridor yang benar. Katakan dengan hati, lakukan dengan tindakan," pungkasnya.
