JAKARTA (RA) - Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui subholding PTPN IV PalmCo mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. 

Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan menyetor pajak dan pungutan lebih dari Rp7,7 triliun, menjadikannya salah satu kontributor terbesar di industri perkebunan.

Sepanjang 2024, PalmCo mencatat realisasi tertinggi dengan total pembayaran pajak Rp4,1 triliun. Angka ini melonjak dibandingkan Rp1,83 triliun pada 2023 dan Rp1,81 triliun pada 2022.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, mengatakan lonjakan tersebut merupakan buah transformasi perusahaan pasca restrukturisasi serta penguatan tata kelola berbasis produktivitas dan efisiensi.

"Kontribusi pajak bukan hanya kewajiban, tetapi peran aktif kami dalam pembangunan nasional. Dana publik yang dihasilkan ikut membiayai berbagai program negara," ujar Jatmiko, Rabu (10/9).

Dalam tiga tahun terakhir, PalmCo tercatat membayar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dan keluaran sekitar Rp3,2 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) badan Rp2,95 triliun, Pungutan ekspor lebih dari Rp152 miliar, PPh Pasal 21 dari gaji karyawan hingga Rp406 miliar pada 2024.

Selain itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga melonjak signifikan. 

Dari Rp90 miliar pada 2023, menjadi Rp402 miliar pada 2024. Menurut Jatmiko, peningkatan ini memberi dampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan membiayai layanan publik, seperti pendidikan dan infrastruktur.

PalmCo menargetkan rasio Return on Assets (ROA) 7,5 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dengan strategi optimalisasi produktivitas dan efisiensi biaya.

"Kami terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan melalui digitalisasi proses pajak serta koordinasi erat dengan otoritas fiskal," tambah Jatmiko.

Kontribusi fiskal PalmCo ini menjadi cerminan peran BUMN perkebunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.