Riauaktual.com – Anggota DPR/MPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengemukakan pentingnya pembangunan partai politik dan demokrasi dalam perspektif administrasi publik sebagai bagian dari proses konstitusi yang harus diimplementasikan. Menurutnya, keberadaan partai politik dan demokrasi telah dirasakan sejak kemerdekaan hingga era reformasi saat ini.
"Namun, pertanyaannya adalah apakah partai-partai yang ada saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip universal demokrasi seperti kebebasan, persatuan, dan supremasi hukum?" ujar Agun Gunanjar dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Pembangunan Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Emas 2045 dalam Perspektif Administrasi Publik' di Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Agun juga menambahkan pertanyaan mengenai apakah negara Indonesia pada tahun 2045 akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan jati diri bangsa. Menurutnya, untuk menjawab semua pertanyaan ini dibutuhkan pemikiran dan gagasan komprehensif serta perencanaan yang matang dengan mendasarkan pada tujuan bernegara dan kondisi partai-partai serta demokrasi saat ini.
"Dalam perspektif administrasi publik sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, proses demokrasi diperlukan untuk melahirkan pejabat-pejabat publik yang akan menjalani pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif," jelas Agun. Ia juga menekankan pentingnya keberadaan partai politik sebagai institusi publik yang menjalankan fungsi representatif dan rekrutmen.
Agun menegaskan bahwa Ikatan Alumni (IKLUM) Politeknik STIA LAN Jakarta bekerja sama dengan Politeknik STIA LAN Jakarta dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar FGD ini untuk mendiskusikan dan bertukar pikiran mengenai peran partai politik dan demokrasi berkelanjutan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
"FGD ini bertujuan untuk menemukan solusi terbaik terhadap peran partai politik dan demokrasi berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045," tambahnya.
Agun Gunanjar mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mempersiapkan pembangunan partai politik dan demokrasi dalam perspektif administrasi publik. "Kita harus mempersiapkan Indonesia Emas 2045, bukan Indonesia lemas dan cemas," pungkasnya.