PELALAWAN (RA) - Kabag Keuangan Setdakab Pelalawan Hanafie S Sos MSi, membenarkan bahwa defisit anggaran APBD Pelalawan sebesar Rp.262 Milyar yang merupakan Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) akibat turunnya harga minyak dunia sudah dapat diatasi oleh Pemerintah. Namun,dirinya tetap mengingatkan kepada Seluruh Satuan Kerja (Satker) agar tetap melakukan kontrol anggaran kegiatan.

"Ya benar, Kita ingatkan kepada Seluruh Satuan kerja dilingkungan Pemkab Pelalawan agar mengontrol terus anggaran kegiatan.Karena skedule program kegiatan sudah Jelas dan point-point kegiatan Mana saja yang dipending juga sudah dikonfirmasi.Jadi Jelas kegiatan yang dipending tidak akan bisa dicairkan.Jadi jangan malah nantinya target tidak tercapai," papar Hanafie kepada media ini, Rabu (16/3).

Hanafie menyebutkan, Pemerintah Pusat akan melakukan perhitungan kebutuhan anggaran Daerah per tiga bulan dimulai dari bulan April,Mei dan Juni mendatang dengan menyesuaikan jumlah uang yang ada dikas Daerah.

"Sebenarnya perhitungan Pemerintah Pusat dimulai pada Januari,Namun masih banyak Daerah yang belum Siap makanya dimulai April.Saya contohkan kebutuhan Kita untuk 3 bulan sebesar Rp.400 milyar,dikas Daerah ada anggran Cuma Rp.200 milyar maka 200 milyar kekurangan Itu yang akan diajukan menjadi Surat Berharga Nasional atau SBN," ungkapnya.

Oleh Karena itu,sambung Hanafie,karena anggran bersifat pengajuan maka Satker harus kontrol kegiatan - kegiatannya masing-masing.

"Jangan dijadikan alasan rasionalisasi dan efisiensi anggaran menjadikan pencapaian target serapan anggaran terbengkalai.Rasionalisasi dan efisiensi anggaran dirasakan oleh Seluruh Daerah di Indonesia.Tentunya Kita disini berbicara diluar konteks anggran wajib.Kita berharap kondisi ini bisa dipahami oleh Seluruh Satker," tukasnya.


Laporan : JYP