JAKARTA, RiauAktual.com - Acara debat calon Presiden dan wakil Presiden yang diselenggarakan KPU tadi malam 9 Juni 2014 di Balai Sarbini mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, ada yang menarik dari isi perdebatan tadi malam, salah satunya pernyataan Jokowi yang menyebutkan akan diberlakukannya politik anggaran.

“Politik anggaran dengan cara menekan anggaran hingga memberhentikan anggaran dari pusat ke daerah dengan catatan jika daerah tersebut tidak mau menuruti perintah dari pusat atau karena alasan lain, jelas akan merampas hak rakyat. Apakah realistis cara seperti itu diterapkan, Jokowi harus menjelaskan dasarnya apa?”, tegas Jajat melalui rilisnya, Selasa (10/6/2014).
 
Mennurut Jajat, jawaban janggal juga terjadi ketika Jokowi memaparkan pendapat tentang pemekaran wilayah, “Jokowi menyatakan bisa saja daerah yang sudah dimekarkan dihapus lagi“. Padahal ada banyak sekali syarat yang harus dipatuhi untuk pembuatan wilayah baru, sama seperti penghapusan wilayah yang tidak efektif. Terlalu mudah rasanya, mengumbar janji akan menghapus daerah yang tidak efektif.
 
Pernyataan ini senada dengan pendapat Jokowi bahwa mengurus permasalahan dapat dilakukan dengan mudah dan berbicara sesuai dengan pengalamannya mengurus kota. Mengurus Negara berbeda dengan mengurus kota, permasalahannya pun lebih kompleks dan rumit.
 
“Menyelesaikan masalah nasional hanya memerlukan programmer dan waktu 2 minggu, ini maksudnya apa? Kalau semudah itu, sudah dilakukan dari dulu oleh pemimpin kita, ini mengingatkan kita dengan janji Jokowi selagi berkampanye untuk posisi Gubernur, pada kenyataannya sampai hari ini masalah di Jakarta sedikit yang terselesaikan”, ujar Jajat.
 
"Apa jadinya Negara ini jika pemimpinnya selalu menganggap remeh suatu permasalahan tanpa memberikan solusi yang konkret," tutupnya. ***





(rrm/rls)