PEKANBARU, RiauAktual.com - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman, melansir menjelang Pilpres 2014 harus diwaspadai adanya penyalahgunaan kekuatan dan dana APBD oleh kepala daerah, demi kepentingan politik.

“Sanksi yang ringan tidak bisa membuat efek jera sehingga pelanggaran terus terulang, dan dianggap sudah menjadi hal yang lazim,” kata Jajat, dalam rilisnya kepada RiauAktual.com, Rabu (7/5/2014).

Menurut Jajat, sudah seharusnya masyarakat menaruh perhatian pada praktek penyalahgunaan dana APBD. Pasalnya, sudah terjadi beberapa kejadian di mana kepala daerah memfasilitasi kampanye terselubung Capres.

Sebagai contoh, kunjungan Gubernur DKI Jakarta Jokowi ke NTT beberapa waktu lalu, dengan alasan mengadakan kerjasama untuk kebutuhan produksi daging sapi. "Padahal kalau memang benar pertemuan tersebut untuk kebutuhan daging, kenapa tidak dengan kepala daerah NTB yang memiliki produksi sapi lebih banyak. Hal seperti ini rawan menjadi sumber kesempatan untuk kampanye terselubung," katanya.

Hal yang sama juga terjadi di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dan politisi PDIP, baru-baru ini mengatakan akan secara total mendukung kampanye Jokowi di Jawa Tengah.

"Tugas seorang kepala daerah sudah tentu membela kepentingan rakyat, kampanye bukanlah prioritas, ini adalah bukti bahwa ada pihak yang sudah melupakan arti dari etika politik. Masyarakat harus waspada dengan kepala daerah yang tidak mempunyai integritas. APBD adalah hak rakyat yang harus dijaga dan diperjuangkan " tegas Jajat. ***





(rrm/rls)