TAMBANG, RiauAktual.com - Toko pemuda Desa Tarai Bangun Agus Utari, menyebut bahwa Kepala Desa Tarai Bangun Kamiruddin, dalam satu tahun belakangan ini sering tidak berada di tempat atau di desa. Menurut info yang diperolehnya dari orang-orang terdekat Kades, bahwa sang kades ini memiliki aktifitas di Jakarta, sehingga tak maksimal mengurus desa yang seperti tak berkemudi lagi.

"Gara-gara kades jarang di kantor atau di rumah, masyarakat terpaksa harus bolak balik untuk mendapatkan tandatangan sang kepala desa dalam suatu pengurusan surat menyurat," ungkap Agus saat berbincang di kediamannya, Kamis (16/1/2014).

Menurut laporan yang masuk ke dirinya sebagai tokoh pemuda tempatan, masyarakat Desa Tarai Bangun sering mengeluh saat ingin mengurus surat menyurat dan harus mendapatkan tanda tangan sang kades. Sementara kades, tak pasti kapan akan kembalinya.

Bukan hanya dalam pelayanan publik, menurut Agus, yang kurang mendapat perhatian dari sang kepala desa juga dalam mengatasi persoalan sampah yang merupakan masalah yang besar di Desa Tarai Bangun karena dengan penduduk yang hampir 20 ribu jiwa, diperkirakan sampah yang dihasilkan mencapai 1 ton perhari.

"Untuk mengatasi masalah sampah, masyarakat di perumahan telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengangkut sampah ke TPA, namun bagi sebagian yang lain membuang sampah di sembarang tempat, bahkan sampah bertebaran di sepanjang jalan di Desa Tarai Bangun ini, bahkan di depan rumah kades," tuturnya.

Selain itu masalah banjir yang sering merendam perumahan warga, beberapa kali warga melaporkan masalah banjir kepada kepala desa, sang kepala desa pun tidak dapat memberikan solusi, karena rumah kepala desa juga ikut terendam banjir.

Selain masalah itu, juga masalah hak aparatur desa yang diduga ditahan sang kades. Tanpa alasan yang jelas kepala desa tidak memberikan intensif untuk RT/RW dan lembaga lain yang ada di desa yang telah diposkan dalam Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), dan itu pun tidak tanggung-tanggung, selama satu tahun atau sejak bulan Januari 2013 sampai akhir Desember ini.

"Warga tidak tahu harus kemana untuk mengadu, karena kepala desa jarang ada di kantor desa, sementara itu lembaga desa seperti BPD masa jabatan anggotanya banyak yang sudah berakhir jabatannya, begitu juga dengan lembaga lainnya juga berjalan sendiri-sendiri, desa ini memang seperti daerah tanpa kemudi," terangnya lagi. (rin)