Riauaktual.com - Pemerintah Provinsi Riau memastikan komitmen finalisasi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau masih berada di jalurnya. Artinya, pihak Pemerintah Provinsi Riau tidak ada mengajukan perubahan kawasan yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
    
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim menegaskan, proses tersebut masuk dalam tahap inventarisir. Ini juga sebagai tindaklanjut pembahasan dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup RI.
    
"Kita sampaikan, bahwa Pemprov dan Pansus RTRW Riau sampai hari ini tidak pernah mengusulkan perubahan kawasan hutan sejak dibentuknya tim terpadu. Karena kita masih komitmen dengan pertemuan dengan Dirjen Planologi kemarin," terang Rahmad, sebagaimana dikutip dari Mc Riau, hari ini.
   
Ia mengutarakan, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas, yang meminta agar persoalan RTRW Riau tuntas dalam sebulan. Untuk itu, Pemerintah Privinsi Riau menindaklanjuti pembahasan dengan Dirjen Planologi secara resmi bersama tim kedua belah pihak beberapa waktu lalu.
   
Agar tidak memperkeruh situasi, Rahmad Rahim menyatakan kalau pihaknya sudah menginvetarisir per kabupaten/kota dan kebutuhan Provinsi Riau yang saat ini masih menjadi kawasan hutan. ''Bahkan saat bertemu dengan Dirjen Planologi kita sampai secara baik-baik kalau ini kebutuhan daerah yang belum terakomodir," urainya.

"Jadi apa yang menjadi kebutuhan desa itu salah satunya 140 desa agar dikeluarkan dari kawasan hutan. Kita juga masih minta verifikasi kabupaten/kota untuk persoalan tersebut," terang Mantan Kepala Dinas Perhubungan Riau itu.
    
Poin ini menjadi perhatian karena informasi yang berkembangan Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI melalui Dirjen Planologi, yang menyatakan Provinsi Riau sudah mengajukan 497 ribu hektar lahan untuk diputihkan dari kawasan hutan.