Riauaktual.com - Kebijakan Menteri Pendidikan RI yang berencana memberlakukan sekolah lima hari dipertanyakan dewan. Pasalnya, kebijakan tersebut seharusnya tidak mengurangi persentasi belajar siswa dan seharusnya melibatkan semua pihak.

Kendati demikian, kata Ketua Komisi E DPRD Riau yang membidangi pendidikan Aherson, pihaknya tidak mempersoalkan kebijakan Menteri Pendidikan yang akan memberlakukan sekolah lima hari sekolah Senin sampai Jumat dengan delapan jam belajar setiap harinya bagi pelajar tingkat SD, SMP, SLTA sederajat.

"Namun, yang penting isinya seperti apa? Kebijakan ini jangan sampai mengurangi persentasi belajar mengajar, dan hasil yang didapat tidak menurun, itu yang perlu diprioritaskan," ungkap Aherson kepada wartawan, Selasa (13/6).

Menurut Politisi Demokrat ini, kementerian pendidikan sebelum mengambil kebijakan seperti ini seharusnya membicarakan rencana ini dengan berbagai pihak.

"Konsepnya seperti apa kita belum lihat dan masukan semua pihak terkait perlu didengarkan. Kemudian, dasar kebijakan lima hari sekolah itu," terang Aherson.

Kemudian, terkait kebijakan belum 8 jam waktu sekolah per hari, namun sarana dan prasarana kurang memadai dan persoalan ini akan memberikan dampak kepada siswa.
 
"Itu juga harus dipikirkan. Karena, kebijakan sekarang kan SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi. Kalau SD dan SMP itu kewenangannya pemerintah kabupaten kota," pungkas Aherson. (rud)