Riauaktual.com - Layanan transportasi online di Kota Pekanbaru, mendapat sorotan dari pengamat. Pemerintah, dalam hal ini harus turut andil dalam menerapkan regulasi yang pasti sehingga tidak terjadi gesekan sosial di lapangan.

"Pemerintah harus menjalankan fungsi dan regulasinya. Jakarta pernah dihadapkan pada situasi dan hal yang sama seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru," kata pengamat kebijakan publik, Saiman Pakpahan, Kamis (18/05/17).

Menurutnya, fenomena perlawanan antar pengemudi konvensional dengan pengemudi online, biasa terjadi. Namun, sebagai catatan, seiring perkembangan zaman yang jauh berubah, maka pembaharuan dan layanan harus mengikuti era saat ini yakni berbasis digital.

"Perkembangan kota yang cukup pesat dan padat penduduk, memaksa layanan online menjadi alternatif. Dimana, dalam pelayanan online semua menjadi lebih mudah, cepat dan harga terjangkau," paparnya.

Sementara itu, pakar ekonomi Wijatmoko Rah Trisno berpendapat, munculnya persaingan di era digital saat ini, harusnya menjadi suatu tantangan bagi pengemudi konvensional dalam meningkatkan pelayanan dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini.

"Transportasi konvensional jangan takut bersaing, jika ingin dilirik penumpang segera memperbaharui tarif yang terjangkau dan pelayanan yang nyaman. Coba dua hal ini dulu," pintanya.

Regulasi dan aturan baru harusnya dibuat oleh Pemerintah Daerah. Bagaimanapun juga, bisnis berbasis online saat ini tidak bisa dihambat. Semua bergerak secara instan dan mudah. Untuk itu, segala regulasi perizinan juga harus mengikuti sistem berbasis online.

"Pemko pekanbaru harus membuat dasar hukum baru sehingga mempermudah bisnis transportasi online ini berkembang pesat. Beri kemudahan, apalagi layanan ini perlahan sudah diterima oleh masyarakat," tutupnya. (bir)