Riauaktual.com -  Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu dan pemerintah sepakat untuk mengubah cara penjaringan anggota DPD melalui seleksi oleh Panita Seleksi (Pansel) dan uji kepatutan dan kelayakan.

Wacana ini muncul sebagai bentuk evaluasi terhadap rekrutmen calon anggota DPD yang dirasa kurang kapasitas dan kapabilitasnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPD asal Sulawesi Barat, Asri Anas menyatakan, usulan itu memperlihatkan ketidakseriusan DPR dan pemerintah yang ingin menata dan memperbaiki DPD sebagai kamar parlemen dengan kewenangan bagus.

"Wacana ini seakan memperlihatkan bahwa anggota DPD RI kurang berkualitas. Memangnya anggota DPR RI sudah berkualitas dan berkinerja tinggi dengan mekanisme yang ada, bahkan data memperlihatkan anggota DPR RI lah yang malas berkantor, anggota DPR lah yang banyak terjaring perilaku koruptif," kata Asri Anas di Jakarta, sebagaimana dikutip dari rimanews, hari ini.

Katanya, wacana dikembangkan panitia kerja dan pemerintah memperlihatkan kemunduran besar, kalau pemerintah dan DPR RI berani terima usulan DPD RI di UU pemilu dan MD 3.

"Jauhkan DPD RI dari upaya parpolisasi dan intervensi partai, dengan mekaniame yang diusulkan nanti ada upaya terselubung dari partai partai untuk meloloskan dan menggagalkan calon DPD tertentu yang bisa jadi orang yang sebetulnya lebih layak untuk mewakili daerah," kata Asri Anas.

Ia menambahkan, Panja RUU Pemilu dan pemerintah kelihatannya tidak memahami secara substantif makna  UUD 1945 Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.

"Sebagai anggota DPD RI saya menolak wacana yang dikembangkan oleh pemerintah dan Panja DPR RI. Sungguh memperlihatkan kerdil memahami DPD. Bukannya lembaga yang berusaha ditata dari aspek kewenangan bahkan dibuat aturan macam-macam di aspek rekruitmen," kata Asri Anas.