Riauaktual.com - Adanya perekrutan anggota yang dilakukan oleh ojek online di Kota Pekanbaru, tanpa adanya pengurusan perizinan tentang penerimaan tenaga kerja dan izin oprasionalnya terlebih dahulu kepada dinas terkait, menuai tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari legislator DPRD Kota Pekanbaru.

Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin mengatakan jika ojek online merekrut tenaga kerja kita rasa tidak menjadi masalah sepanjang mereka mempersiapkan perizinan pengoprasiannya kepada dinas terkait.

"Sepanjang mereka mengurus perizinan tentunya perekrutan tenaga kerja untuk ojek online kita rasa tidak menjadi masalah, namun jika perizinan belum dimiliki, ini tentunya melanggar aturan yang ada di Kota Pekanbaru ini," ujar Zainal Arifin, Selasa (4/4).

Anggota Komisi III DPRD ini juga berpendapat bahwa disatu sisi dengan keberadaan ojek online nantinya dapat mengurangi angka pengangguran tentunya bagus, tetapi disatu sisi lainnya keberadaan ojek online mempunyai dampak yang harus ditelusuri dan dipelajari oleh dinas terkait agar keberadaannya tidak jadi permasalahan kedepannya.

"Kita akan melihat apakah ojek online yang sudah merekrut tenaga kerja sudah memiliki izin, serta dengan keberadaan ojek online ini akan memiliki dampak secara langsung yakni berkurangnya omset angkutan umum yang ada saat ini. Kita mengingatkan agar dinas terkait untuk bisa telusuri izin perekrutan tenaga kerja yang dilakukan pihak ojek online tersebut, jika tidak ada kita minta dinas terkait dapat menstop kegiatan yang dilakukannya tersebut," tuturnya. (DWI)