Riauaktual.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau mencatat kehadiran anggota dewan dalam setiap paripurna. Hal ini perlu dilakukan, apalagi belakangan ini paripurna sering kali batal dilaksanakan akibat tidak memenuhi kuorum.

Ketua BK DPRD Riau Taufik Arrahman menerangkan, rapat paripurna terakhir yang ditunda karena kuorum tidak tercapai secara fisik kehadiran anggota dewan di dalam paripurna.

"Tetapi dalam absensi kuorum sudah tercapai seperti pada paripurna DPRD Riau penyampaian pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Gubri kemarin," kepada wartawan akhir pekan lalu.

Politisi Gerindra ini menerangkan, dari 34 anggota dewan yang menandatangani absensi kehadiran, namun ada 12 anggota yang tidak mengikuti secara fisik dalam rapat paripurna tersebut.

"BK akan melakukan pendataan dan pengecekan siapa yang meninggalkan paripurna itu, ada alasannya apa saja, karena bisa saja itu tidak terjadi jika pimpinan fraksinya bisa mengatur anggotanya agar tetap bisa hadir dan tidak mengganggu paripurna," ujar Taufik.

Legislator Dapil Pekanbaru ini menyebutkan, persoalan tersebut tidak sama dengan bolos, bolos itu tidak mengikuti paripurna sama sekali, namun yang terjadi kuorum terpenuhi secara absen tapi tidak hadir secara fisik karena alasan tertentu.

Terkait sanksi, Taufik menerangkan, sesuai tatib sanksi dapat diberikan setelah enam kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat paripurna maka BK akan mengingatkan ke pimpinan fraksi untuk menegur anggotanya.

Kemudian, sanksi berat bisa diberhentikan dengan tidak hormat namun tergantung partai karena BK bisa bertindak jika sudah ada keputusan partai bersangkutan.

Menurutnya, kondisi tidak kuorum bisa dihindari karena paripurna sudah diputuskan di badan musyawarah (Banmus) dan setiap fraksi DPRD Riau sudah memiliki perwakilannya di Banmus.

"Jadi ini masalahnya di fraksi, tinggal kemampuan manajerial pimpinan fraksi yang mengkondisikan anggotanya agar bisa menghadiri paripurna secara fisik agar mencapai kuorum paripurna," pungkas Taufik. (rud)