Riauaktual.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan, tapi tidak otomatis selalu bisa menciptakan kesetaraan.

Dia menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia sebetulnya memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang tidak buruk, bahkan mungkin termasuk salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi. Namun pada saat yang sama, juga perlu untuk mengkritisi, quality of growth is something yang perlu untuk terus diteliti.

"Untuk Indonesia, dampak 1% dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan ternyata juga tidak terlalu sama. Pada 2011-2012, tiap 1% pertumbuhan ekonomi, kemiskinan turun sebesar 0,106%," kata Sri Mulyani, di Jakarta, hari ini, sebagaimana dikutip dari rimanews.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2017 mencapai kisaran 5,1 hingga 5,3 persen. Angka ini merujuk pada dengan asumsi ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor konsumsi masyarakat. Perkiraan ini dipengaruhi gejolak perekonomian global yang masih belum bisa diprediksi besaran dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

Sri Mulyani menjelaskan, krisis ekonomi global pada 2008-2009 nyaris menyeret pada titik seperti pada tahun 1930. "Jadi kalau Indonesia bisa tumbuh dengan rata-rata 5,6 persen dalam satu dekade. Itu adalah suatu achievement yang sangat baik," sambungnya.

Dia menyatakan, pada periode 2013-2015, penurunan kemiskinan merosot 1 persen dari pertumbuhan ekonomi, dan hanya menurunkan kemiskinan sebesar 0,033 persen.

"Kalau kita lihat, pada 2013-2015 adalah masa-masa harga komoditi boom dan kemudian bust. Pasti ini ada hubungannya dengan Indonesia, karena like it or not, ekonominya memang masih sangat tergantung dan diwarnai oleh komoditas ini," katanya.

Di bagian lain penjelasannya, Menkeu mengatakan, kantong kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di daerah pedesaan di Pulau Jawa, tapi persentase kemiskinan terbesar tetap berada di luar Pulau Jawa, terutama di Maluku dan Papua yang bisa mencapai sampai 21,9 persen.

"Nah ini dari sisi pemerintah, sesuatu yang sangat dilematis, setiap suatu policy yang berhubungan dengan alokasi anggaran, kalau dilakukan based on per capita, maka dia akan terkonsentrasi di Jawa karena penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa," jelasnya.