Riauaktual.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rohil tahun 2017 menurun menjadi Rp1,7 Triliun. Padahal  pada tahun 2016 APBD Rohil adalah sebesar Rp2,9 Triliun. Penurunan APBD Rohil tersebut disebabkan turunnya pendapatan daerah yang bersumber
dari dana bagi hasil (DBH) Migas.

Penurunan APBD ini terjadi secara nasional, seluruh indonesia mengalami hal yang sama, bukan hanya di Rohil saja, Kata Ketua DPRD Rohil, H. Nasrudin Hasan usai memimpin rapat KUA-PPAS. "Tadi diumumkan Rencana APBD 2017 yakni sebesar Rp1,7 Triliun lebih. Kalau kita hitung-hitung penurunan APBD kita turun sebesar Rp1,2 Triliun dari tahun sebelumnya yakni Rp2,9 Triliun," ungkapnya.

Menurut Nasrudin, penurunan APBD Rohil tersebut harus diterima sesuai dengan kemampuan daerah. "Persoalan penurunan APBD ini sebenarnya untuk menjagakan kita dari tidur, maksud terbangun dari tidur itu, dengan terjadinya penurunan APBD ini baru kita sadar bahwa selama ini upaya peningkatan PAD  kurang  kita perhatikan karna selama ini kita terlalu mengandalkan dana bagi hasil (DBH) dari migas. Begitu DBHnya anjlok baru kita tersadar  dari tidur," ujar Nasrudin.

Nasrudin menuturkan, Kondisi APBD saat ini, kalau diharapkan dari DBHnya saja kita hampir mati suri. "Oleh sebab itu untuk kedepannya kita harus pikirkan bagaimana untuk meningkatkan PAD kita sebaik- sebaik mungkin," tegasnya.

Ia mengatakan peningkatan PAD dilakukan dengan sistem teknis regulasi peraturan daerah. "Berbicara mengenai pajak itu hanya diterapkan bagi yang mampu. Orang yang tidak mampu kan tidak kena pajak, orang yang tidak mampu dia hanya menerima hasil dari pajak itu, seperti raskin, BPJS, dan segala macamnya," jelas Nasrudin.